[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c525390f-ff0a-4698-bfae-748adc7d6c15","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2023 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-09-18","effective_date","2023-10-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2023
Peraturan Menteri Sosial NO. 5, BN 2023 (804)
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/2011 tentang Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Sosial, yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, serta menggantikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/2011 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan aturan disiplin pegawai dan organisasi di Kementerian Sosial.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewajiban dan larangan bagi PNS dan PPPK, yang meliputi setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; melaksanakan kebijakan pemerintah; menaati peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; menunjukkan integritas; menyimpan rahasia jabatan; dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.
Jenis Hukuman Disiplin, yang terdiri dari Hukuman Disiplin ringan (teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis), Hukuman Disiplin sedang (pemotongan tunjangan kinerja), dan Hukuman Disiplin berat (penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri).
Pejabat yang Berwenang Menghukum, mulai dari Presiden, Menteri, hingga pejabat pengawas.
Prosedur pemanggilan dan pemeriksaan ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
Pembentukan Tim Pemeriksa untuk dugaan pelanggaran disiplin sedang atau berat.

Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan ASN yang disiplin dan bertanggung jawab di lingkungan Kementerian Sosial.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban dan larangan dijatuhi Hukuman Disiplin.\n2. Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas: Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat.\n3. Jenis Hukuman Disiplin ringan: teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.\n4. Jenis Hukuman Disiplin sedang: pemotongan tunjangan kinerja.\n5. Jenis Hukuman Disiplin berat: penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permensos No. 41 Tahun 2011 tentang Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130530/permensos-no-41-tahun-2011","9343a292-27c4-484c-b772-678baf56e29d",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"Peraturan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/2011 Tahun 2011","https://peraturan.go.id/id/permensos-no-41-huk-2011-tahun-2011","ba34047e-5210-41fb-b089-0c71669f693e","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 5 OF 2023

CONCERNING

DISCIPLINE OF STATE CIVIL APPARATUS
WITHIN THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 52 paragraph (3) of Government Regulation Number 49 of 2018 concerning Management of Government Employees with a Work Agreement and Article 29 of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Discipline of Civil Servants, it is necessary to regulate the discipline of the State Civil Apparatus within the Ministry of Social Affairs;
that Regulation of the Minister of Social Affairs Number 41/HUK/2011 concerning the Investigating Team for Violations of Civil Servant Discipline within the Ministry of Social

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c525390f-ff0a-4698-bfae-748adc7d6c15","actionData","errors"]