[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4dc554b-3d26-4d87-b0d3-116989600b3d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1976","number","4","year","1976","published_date","1976-02-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a751028a-c726-4c2e-8625-248c91551406","Pelimpahan Wewenang & Penugasan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1976
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 4, LN. 1976, LL Setkab : 4HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 1976. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952 tentang Kedudukan Pegawai Negeri selama menjalankan sesuatu Kewajiban Negara di Luar Lingkungan Jabatan yang Dipangkunya (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 281)\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1956 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1145)\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1973)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur kedudukan dan hak-hak kepegawaian Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pengaturan yang lebih tepat. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup hak kenaikan pangkat dan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, serta pengaturan serupa bagi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara dapat menerima kenaikan pangkat tanpa terikat formasi dan berhak atas penghasilan sesuai ketentuan Pejabat Negara. Jika penghasilan sebagai Pejabat Negara lebih kecil, selisihnya akan dibayar oleh instansi induk. Masa kerja Pegawai Negeri tetap diperhitungkan penuh selama menjabat sebagai Pejabat Negara.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[94,100,104],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 63) Tentang Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negara di luar Lingkungan Jabatan yang dipangkunya","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/74580/pp-no-18-tahun-1960","085072cc-9e3b-4602-97af-b8386f7ce507",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"PP No. 37 Tahun 1956 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 63 Tahun 1952)","https://peraturan.bpk.go.id/Details/77018/pp-no-37-tahun-1956","c665a9da-b833-452d-84aa-313b3af51961",{"_95":105,"_97":106,"_36":107},"PP No. 41 Tahun 1952 tentang Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negera Diluar Lingkungan Jabatan Yang Dipangkunya.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/78093/pp-no-41-tahun-1952","cd9a9113-c2bd-4bc9-ad4a-34054943b692","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 1976
CONCERNING
CIVIL SERVANTS WHO BECOME STATE OFFICIALS

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Government Regulation Number 41 of 1952 concerning the Position of Civil Servants While Carrying Out a State Obligation Outside the Scope of Their Position (State Gazette of 1952 Number 63, Supplement to the State Gazette Number 281), as amended several times, most recently by Government Regulation Number 18 of 1960 (State Gazette of 1960 Number 47, Supplement to the State Gazette Number 1973), is no longer considered in accordance with the current state of affairs, and therefore needs to be replaced;
that in connection with this, it is deemed necessary to stipulate a Government Regulation governing Civil Servants who are appointed as State Officials;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4dc554b-3d26-4d87-b0d3-116989600b3d","actionData","errors"]