[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4db6772-3a4e-429e-99fd-49db79a177df","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers","short_title","Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1966","number","11","year","1966","published_date","1966-12-12","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ec1fd785-848f-461d-80e9-b2e90b16a6c7","Pers, Pos & Iklan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1966
Undang-undang (UU) NO. 11, LN. 1966/ No. 40 , TLN NO. 2815 , LL SETNEG : 14 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 1966. \n UU ini mencabut Penpres No. 6/1963 tentang Pembinaan Pers. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Penpres No. 6/1963 tentang Pembinaan Pers\n2. Segala Peraturan Perundangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan jaminan hukum kepada Pers Nasional agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, serta melaksanakan tugas dan haknya. Pers Nasional diakui sebagai alat revolusi dan media massa yang aktif, dinamis, dan kreatif. Pers memiliki kewajiban untuk mendukung Pancasila dan UUD 1945, memperjuangkan kebenaran dan keadilan, serta membina persatuan. Kebebasan pers dijamin tanpa sensor, dan Dewan Pers dibentuk untuk mendampingi pemerintah dalam pembinaan pers. Perusahaan pers harus berbentuk badan hukum dengan modal nasional, dan pimpinan harus warga negara Indonesia. Wartawan harus berjiwa Pancasila dan memiliki kecakapan serta tanggung jawab. Pers asing diatur ketat, dan perusahaan pers asing tidak boleh didirikan di Indonesia.","transitional_provisions","1. Dalam masa peralihan, keharusan mendapatkan Surat Izin Terbit masih berlaku sampai ada keputusan pencabutannya oleh Pemerintah dan DPR-GR.\n2. Pemberian bantuan Pemerintah kepada Pers Nasional berjalan terus sampai ada pengaturan baru.\n3. Dalam tempo selambat-lambatnya 3 bulan sesudah Undang-undang ini diundangkan, Pemerintah harus sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-undang ini.\n4. Perusahaan Pers yang telah ada harus menyesuaikan bentuk pimpinan dan susunan perusahaannya dalam waktu 3 bulan sesudah dikeluarkannya Peraturan Pelaksanaan.\n5. Seseorang yang sudah bekerja sebagai wartawan sedikitnya 3 tahun diakui sebagai wartawan.\n6. Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.","sanctions","1. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan pasal 2 dan 3 dapat dihukum penjara selama-lamanya satu tahun.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45370/uu-no-40-tahun-1999","47ae1aa8-cb97-4d2c-a107-1f6c1a034465","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108,112],{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967","https://peraturan.bpk.go.id/Details/47032/uu-no-21-tahun-1982","e5f512c3-fd37-4a3e-a94e-7448ab5e714a",{"_95":113,"_97":114,"_36":115},"UU No. 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49551/uu-no-4-tahun-1967","cd38b200-832f-47ea-a63f-69c55cd18479","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 1966
on
BASIC PROVISIONS REGARDING THE PRESS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that the Proclamation of Indonesian Independence, August 17, 1945, is a manifestation of the struggle of the entire Indonesian nation to carry out the Mandate of the People's Suffering;
that the National Press must be an active and creative reflection of the life and livelihood of the nation based on Pancasila Democracy;
that in accordance with the principles of Pancasila Democracy, the development of the Press is in the hands of the Government together with the Press Representatives;
that the Press is a tool of revolution, a tool of social control, a tool of education, a tool for channeling and shaping public opinion, and a tool for mobilizing the masses;
that the Indonesian Press is a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4db6772-3a4e-429e-99fd-49db79a177df","actionData","errors"]