Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.07/2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah

Juga dikenal sebagai: PMK 169/PMK.07/2008 · PMK No. 169/PMK.07/2008

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:6 November 2008Tanggal Penetapan:6 November 2008
Utang, Piutang & Hibah Negara

Informasi

TipePeraturan Menteri Keuangan
TemaTata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah
LokasiKementerian Keuangan
Tanggal Berlaku06 November 2008
Tanggal Penetapan06 November 2008
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Dicabut Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. (-) Peraturan ini mengubah: 1. (-)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 ini bertujuan untuk mengatur tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam beberapa peraturan pemerintah terkait hibah kepada daerah. Peraturan ini menetapkan kewenangan Menteri Keuangan dalam mengalokasikan anggaran hibah dalam APBN kepada pemerintah daerah, serta menunjuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai KPA-HPD. Kewenangan ini meliputi penyusunan rencana alokasi hibah, DIPA-HPD, dan penatausahaan penyaluran hibah. Kepala Daerah bertanggung jawab atas penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana hibah. Proses penyusunan dan pengesahan DIPA-HPD melibatkan koordinasi dengan kementerian terkait dan pengesahan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Penyaluran hibah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, dengan persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

(-)

(-)