[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3d4005f-db8d-4e70-87fd-8e372d8a6ba4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2011","number","33","year","2011","published_date","2011-06-20","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 33, LL : 4 HLM.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2011. \n \n

","regulatory_relationship","

Status Peraturan

PERATURAN INI TIDAK BERLAKU. Analisis berikut disusun sebagai rekonstruksi historis karena peraturan yang disediakan tidak lagi berada dalam kekuatan hukum.

\n\n

Kapan dicabut atau tidak berlaku lagi

Informasi pencabutan tidak tercantum dalam naskah peraturan yang diberikan. Berdasarkan dokumen yang dianalisis (Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011) tidak ada pasal tentang pencabutan sendiri. Oleh karena pernyataan awal tugas menyatakan peraturan ini tidak berlaku, tanggal dan instrumen resmi pencabutan tidak dapat ditentukan dari teks ini.
Untuk memastikan tanggal pencabutan, perlu pengecekan sumber resmi seperti Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara, atau basis data JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah serta kumpulan Peraturan Presiden terbaru.

\n\n

Peraturan apa yang menggantikan (jika ada)

Tidak dapat diidentifikasi pengganti spesifik berdasarkan naskah ini. Jika peraturan ini benar-benar dicabut, penggantinya kemungkinan berupa:
\n
- Peraturan Presiden baru yang menetapkan kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air dengan kerangka waktu atau isi yang direvisi, atau
- Peraturan Pemerintah / Peraturan Menteri sektoral yang mengintegrasikan unsur-unsur Jaknas SDA ke dalam kebijakan sektoral baru, atau
- Peraturan yang lebih tinggi (mis. undang-undang amandemen) yang mengubah tata kelola sumber daya air sehingga menjadikan Perpres ini tidak relevan.
\n
Verifikasi dokumen pengganti perlu dilakukan pada sumber resmi pemerintah.

\n\n

Riwayat perubahan sebelum dicabut

Berdasarkan teks Perpres 33/2011 yang diberikan, tidak terdapat lampiran amandemen atau riwayat perubahan dalam dokumen itu sendiri. Tidak ada pasal perubahan atau daftar amandemen yang tercantum dalam salinan ini.
Untuk riwayat perubahan formal (amandemen, pencabutan parsial, atau penyesuaian), perlu pemeriksaan arsip perundang-undangan nasional (Lembaran Negara / Berita Negara / JDIH).

\n\n

Catatan penting: Karena peraturan dinyatakan tidak berlaku, analisis ini bersifat historis dan merekomendasikan verifikasi ke sumber resmi untuk tanggal pencabutan, instrumen pengganti, dan riwayat amandemen.

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan Historis (Ketika Peraturan Masih Berlaku)

Catatan: Penjelasan berikut menggambarkan tujuan dan ketentuan substantif dari Perpres 33/2011 pada masa ia berlaku.

\n\n

Tujuan dan Latar Belakang

Perpres ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yaitu membentuk kebijakan nasional yang menjadi pedoman jangka panjang pengelolaan sumber daya air.
Tujuannya: menetapkan arah strategis nasional untuk pengelolaan sumber daya air selama 20 tahun (2011–2030) agar pengelolaan air terintegrasi, berkelanjutan, adil, dan mengurangi risiko daya rusak air.

\n\n

Kewajiban dan Hak yang Dahulu Ditetapkan

Kewajiban:\n
- Menjadikan Jaknas SDA sebagai acuan bagi menteri dan pimpinan lembaga nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral terkait SDA dan memasukkannya ke dokumen rencana strategis masing-masing.
- Penggunaan Jaknas SDA sebagai acuan penyusunan kebijakan pengelolaan SDA di tingkat provinsi.
- Memakai Jaknas SDA sebagai pedoman penyusunan pola pengelolaan wilayah sungai strategis nasional dan lintas negara.
- Dewan Sumber Daya Air Nasional wajib melakukan peninjauan setiap 5 tahun.
\n
Hak: Perpres tidak secara eksplisit mencantumkan hak individual, tetapi memberikan hak institusional (mis. hak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah) untuk menggunakan Jaknas SDA sebagai dasar kebijakan dan perencanaan.

\n\n

Mengapa Peraturan Ini Dicabut atau Tidak Berlaku Lagi

Dokumen yang dianalisis tidak memuat alasan pencabutan karena teks adalah naskah asli penetapan. Namun secara umum peraturan kebijakan nasional dapat dicabut karena beberapa alasan berikut (umum dan historis):\n
- Adanya kebijakan nasional baru yang menggantikan kerangka sebelumnya (mis. penyusunan Jaknas SDA yang diperbarui atau digabung ke dokumen kebijakan lain).
- Perubahan struktur kelembagaan atau tatanan hukum (mis. adopsi undang-undang/amandemen yang mengatur pengelolaan air secara berbeda).
- Duplikasi atau inkonsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi atau instrumen internasional yang diadopsi.
- Kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan dengan praktik pengelolaan sumber daya air terbaru, teknologi informasi, atau pendekatan integrasi lintas sektor.
\n
Tanpa instrumen pencabutan yang dapat diverifikasi, alasan spesifik pencabutan Perpres ini harus dikonfirmasi dari dokumen resmi pencabut atau peraturan pengganti.

\n\n

Dampak Pencabutan

Dampak administratif dan kebijakan: Pencabutan dapat menyebabkan perlunya revisi dokumen rencana strategis kementerian/lembaga, kebijakan provinsi, dan rancangan pola pengelolaan wilayah sungai untuk menyesuaikan acuan baru.
Dampak implementasi di lapangan: Jika tidak ada pengganti yang jelas, ada risiko kebingungan koordinasi antar-instansi, potensi ketidaksinambungan program konservasi atau mitigasi banjir, serta hambatan bagi dunia usaha dan masyarakat dalam merujuk kebijakan nasional.
Dampak hukum: Ketentuan yang sebelumnya mengikat secara administratif (acuan kebijakan) berhenti menjadi acuan, namun hak atau kewajiban yang berbasis pada peraturan sektoral lain tetap berlaku sesuai kerangka hukum yang relevan.

\n\n

Saran: Untuk menilai dampak pencabutan secara operasional, lakukan inventarisasi kebijakan sektoral yang mengacu pada Jaknas SDA dan identifikasi instrumen hukum pengganti yang mengatur hal serupa.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan Historis

Catatan: Karena dokumen yang diberikan adalah Perpres pembentuk Jaknas SDA dan peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku, bagian ini membahas mekanisme peralihan yang umumnya relevan secara historis ketika kebijakan nasional dicabut atau diganti.

\n\n

Ketentuan Peralihan Saat Dicabut

Jika peraturan kebijakan nasional dicabut, biasanya peraturan pengganti memuat ketentuan peralihan yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
\n
- Dokumen rencana strategis yang telah mengacu pada Jaknas SDA tetap berlaku sampai disesuaikan dalam jangka waktu tertentu.
- Program dan proyek yang sedang berjalan dapat dilanjutkan sampai tahap tertentu dengan ketentuan penyesuaian agar tidak menimbulkan kekosongan hukum.
- Pengalihan fungsi atau kewenangan antar-institusi jika ada perubahan kelembagaan.
\n
Karena Perpres 33/2011 yang dianalisis tidak memuat pasal peralihan (dokumen asli menetapkan kebijakan), dokumen pencabut/pengganti harus ditelusuri untuk mengetahui ketentuan peralihan spesifik.

\n\n

Bagaimana Transisi ke Peraturan Pengganti

Transisi efektif biasanya dilakukan melalui langkah-langkah administratif: sosialisasi kebijakan baru, revisi rencana strategis kementerian/lembaga, penyusunan pedoman teknis baru, dan harmonisasi peraturan sektoral.
Percepatan koordinasi antar-instansi (melibatkan Dewan Sumber Daya Air Nasional, kementerian terkait, dan pemerintah daerah) diperlukan agar arah kebijakan baru dapat diimplementasikan tanpa mengganggu layanan publik.

\n\n

Hak dan Kewajiban yang Masih Berlanjut

Hak dan kewajiban yang bersumber dari peraturan lain (mis. Undang-Undang No.7/2004, Peraturan Pemerintah sektoral, izin administratif) tetap berlaku meskipun Jaknas SDA dicabut, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh peraturan pengganti.
Kontrak, izin, dan perjanjian yang dibuat berdasarkan kebijakan saat berlaku umumnya tetap mengikat sampai ada ketentuan perubahan atau pembatalan berdasarkan asas kepastian hukum dan ketentuan peralihan pada peraturan pengganti.

\n\n

Penyelesaian Perkara yang Belum Selesai

Perkara administratif atau sengketa yang sedang berlangsung biasanya diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat perbuatan atau keputusan administratif dibuat. Jika pencabutan mengubah landasan hukum, penyelesaian dapat mengikuti aturan transisi pada peraturan pengganti atau prinsip umum hukum acara administrasi dan perdata.
Untuk sengketa administratif terkait penerapan Jaknas SDA, biasanya penyelesaian dapat melalui mekanisme banding administratif, mediasi instansi, atau pengadilan/komisi terkait, tergantung sifat sengketa.

\n\n

Rekomendasi praktis: Teliti peraturan pengganti untuk menemukan pasal peralihan yang spesifik; bila tidak tersedia, konsultasikan dengan JDIH atau penasihat hukum administrasi negara untuk penanganan perkara berjalan.

","sanctions","

Sanksi Historis

Catatan: Perpres 33/2011 merupakan peraturan kebijakan nasional (Jaknas SDA). Isi teks yang diberikan berfokus pada arah kebijakan dan fungsi akuan strategis; tidak memuat ketentuan sanksi administratif atau pidana khusus dalam teks tersebut.

\n\n

Sanksi yang Dahulu Berlaku

Sebagai peraturan kebijakan, Perpres ini cenderung tidak menetapkan sanksi pidana/perdata langsung, melainkan berfungsi sebagai acuan bagi penyusunan kebijakan sektoral yang dapat berisi sanksi administratif atau teknis pada tingkat kementerian/daerah.
Sanksi substantif terhadap pelanggaran pengelolaan sumber daya air (mis. pelanggaran izin pemanfaatan air, pencemaran, perusakan sumber air) biasanya diatur dalam UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah terkait, atau peraturan menteri dan daerah relevan.

\n\n

Status Sanksi Setelah Peraturan Dicabut

Jika Perpres sebagai acuan dicabut, sanksi yang diatur dalam peraturan lain tetap berlaku. Pembatalan Jaknas SDA tidak otomatis menghapus sanksi administratif atau pidana yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan sektoral.
Namun, bila ada peraturan sektoral yang secara khusus bergantung pada Jaknas SDA untuk dasar sanksi, maka perlu dievaluasi apakah dasar norma itu masih kuat atau memerlukan penyesuaian oleh instansi yang berwenang.

\n\n

Penyelesaian Sanksi yang Masih Berjalan

Kasus atau proses administratif yang masih berjalan tetap dilanjutkan menurut aturan hukum yang mengatur sanksi tersebut. Jika dasar kebijakan berubah, ketentuan peralihan dalam peraturan pengganti akan menentukan perlakuan terhadap proses yang belum selesai.
Rekomendasi praktik: instansi penegak/kepatuhan perlu menginventarisasi kasus berjalan dan menilai apakah ada perubahan dasar hukum sehingga memerlukan penyesuaian administratif atau pemberitahuan kepada pihak terkait.

\n\n

Kesimpulan singkat: Perpres 33/2011, sebagai kebijakan nasional, lebih bersifat pedoman daripada instrumen pemberi sanksi langsung. Sanksi substantif terhadap pelanggaran sumber daya air berasal dari undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya; pencabutan Jaknas SDA tidak menghapus sanksi tersebut kecuali ada ketentuan eksplisit yang mengubahnya.

\n\n

Catatan akhir: Karena Perpres ini dinyatakan tidak berlaku, seluruh analisis bersifat historis. Untuk kepastian hukum (tanggal pencabutan, peraturan pengganti, dan status perkara/sanksi tertentu) disarankan melakukan verifikasi pada sumber resmi (Lembaran Negara, Berita Negara, JDIH) atau berkonsultasi dengan unit hukum kementerian terkait.

","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERPRES No. 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/251996/perpres-no-37-tahun-2023","441c0754-a26d-4180-aba1-db12375d6516","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n\n \n REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 33 OF 2011\n\n\n

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 33 OF 2011

CONCERNING

NATIONAL POLICY ON WATER RESOURCES MANAGEMENT

\n\n

BY THE GRACE OF GOD THE ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n

Considering:

- that in order to implement the provisions of Article 14 letter a of Law Number 7 Year 2004 concerning Water Resources, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning the National Policy on Water Resources Management;

\n\n

Remembering:

1. Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

2. Law Number 7 Year 2004 concerning Water Resources (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 32, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4377);

3. Government Regulation Number 42 Year 2008 concerning Water Resources Management (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 82, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4858);

\n\n

DECIDING:

\n\n

Establishing:

PRESIDENTIAL REGULATION CONCERNING THE NATIONAL POLICY ON WATER

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3d4005f-db8d-4e70-87fd-8e372d8a6ba4","actionData","errors"]