[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3c5b24f-2492-4bbc-9ca6-f7dc1c560872","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019","number","3","year","2019","published_date","2019-03-06","effective_date","2019-03-08","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 3, BN.2019/No.264, jdih.bawaslu.go.id : 27 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur pengawasan terhadap penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Pengawasan ini menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang.\n\nBawaslu memastikan bahwa penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan hasil Pemilu dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh berbagai pihak terkait. Bawaslu juga mengawasi proses penetapan ambang batas perolehan suara untuk Pemilu anggota DPR dan memastikan seluruh partai politik diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.\n\nPeraturan ini juga mengatur mekanisme pengawasan terhadap pemberitahuan dan pengusulan pelantikan pasangan calon dan calon terpilih, serta penggantian calon terpilih dalam hal terjadi kondisi tertentu seperti meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat. Bawaslu juga melakukan supervisi dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penetapan hasil Pemilihan Umum dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176473/peraturan-bawaslu-no-7-tahun-2014","0e8124a0-7ffd-499e-ad59-4d251673f57f","revoked_by",[100],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"Peraturan Bawaslu No. 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/294183/peraturan-bawaslu-no-5-tahun-2024","bc26ed54-1a12-4530-9e16-1969029b0610","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 3 OF 2019

CONCERNING

SUPERVISION OF THE DETERMINATION OF ELECTED CANDIDATE PAIRS, DETERMINATION OF
SEAT ACQUISITION, AND DETERMINATION OF ELECTED CANDIDATES
IN THE GENERAL ELECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 145 paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 concerning Elections General, it is necessary to stipulate a Regulation of the General Election Supervisory Body General Election concerning Supervision of the Determination of Elected Candidate Pairs, Determination of Seat Acquisition, and Determination Elected Candidates in the General Election; \n \n
Remembering:	\n \n Law Number 7 of 2017

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3c5b24f-2492-4bbc-9ca6-f7dc1c560872","actionData","errors"]