[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc26ed54-1a12-4530-9e16-1969029b0610","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024","number","5","year","2024","published_date","2024-03-08","effective_date","2024-03-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengawasan - Penetapan Pasangan Calon Terpilih - Penetapan Perolehan Kursi - Penetapan Calon Terpilih - Pemilihan Umum
2024
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 5, BN 2024 (159) : 19 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum tahun 2019 serta untuk menciptakan standar tata laksana pengawasan yang efektif, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum Peraturan Bawaslu ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 68 Tahun 2018; Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021; dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022. \n Peraturan Bawaslu ini mengatur tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap tahapan penetapan: a. Pasangan Calon terpilih; b. perolehan kursi; dan c. calon terpilih. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait dan/atau pihak lain berdasarkan kebutuhan pengawasan tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024. \n Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 264), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 264).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini bertujuan untuk menciptakan standar tata laksana pengawasan yang efektif terhadap tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap tahapan penetapan pasangan calon terpilih, perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pengawasan ini dilakukan melalui penyusunan standar tata laksana, peta kerawanan, penentuan fokus pengawasan, koordinasi dengan kementerian/lembaga, pengawasan langsung, penelusuran dugaan pelanggaran, pengawasan partisipatif, dan penggunaan sistem informasi pengawasan Pemilu. Bawaslu juga melakukan pencegahan pelanggaran dan penindakan dugaan pelanggaran, yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Pengawasan penetapan pasangan calon terpilih memastikan KPU melaksanakan penetapan sesuai jadwal dan ketentuan perundang-undangan, termasuk penetapan berdasarkan hasil penghitungan suara yang sah. Pengawasan perolehan kursi memastikan KPU melaksanakan penghitungan sesuai ambang batas parlemen dan metode penghitungan yang benar. Pengawasan penetapan calon terpilih memastikan KPU menetapkan calon berdasarkan suara terbanyak di setiap daerah pemilihan. Bawaslu juga mengawasi penggantian calon terpilih dan memastikan pelantikan serta pengucapan sumpah/janji dilakukan sesuai jadwal.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176673/peraturan-bawaslu-no-3-tahun-2019","c3c5b24f-2492-4bbc-9ca6-f7dc1c560872","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE ELECTION SUPERVISORY BODY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2024
CONCERNING
SUPERVISION OF THE ESTABLISHMENT OF ELECTED CANDIDATE PAIRS, ESTABLISHMENT OF
SEAT ACQUISITION, AND ESTABLISHMENT OF ELECTED CANDIDATES IN THE
GENERAL ELECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE ELECTION SUPERVISORY BODY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that based on the evaluation of the implementation of supervision of the stages of determining elected candidate pairs, determining seat acquisition, and determining elected candidates in the 2019 general election and to create effective supervisory governance standards, adjustments to the provisions in the Regulation of the Election Supervisory Body Number 3 of 2019 concerning Supervision of the Determination of Elected Candidate Pairs, Determination of Seat Acquisition, and Determination of Elected Candidates in the General Election are necessary, so it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc26ed54-1a12-4530-9e16-1969029b0610","actionData","errors"]