Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan tersebut meliputi ketentuan mengenai penyertaan saham pada pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas dan lelang, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Secara spesifik, perubahan menyasar Pasal 28, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 66 dari peraturan sebelumnya. Perubahan ini mengatur lebih detail mengenai mekanisme penawaran WIUPK kepada BUMN dan BUMD, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait penyertaan saham. Selain itu, peraturan ini juga menambahkan larangan baru bagi pemegang IUP atau IUPK terkait pengalihan saham sehingga kepemilikan saham BUMN/BUMD menjadi kurang dari 51% pada IUPK yang diberikan secara prioritas.

(-)

(-)