[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c36f0d89-dd19-483e-99f9-92f5efb4e05c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_103":104,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2012","number","18","year","2012","published_date","2012-11-19","effective_date","2013-01-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"7af3bbb0-26d8-406a-b4ce-994ec2dfe1d3","Standar Akuntansi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 18, BN.2013/No.677, peraturan.go.id : 7 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01-PL.04.10 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan BMN di lingkungan Departemen Hukum dan HAM.\n2. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.KU.05.03-04 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengamanatkan menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian untuk menyusun laporan keuangan. Kebijakan akuntansi ini diperlukan untuk menjamin keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini mengacu pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan HAM terdiri atas Kebijakan Akuntansi Keuangan (meliputi Penyajian Laporan Keuangan; Kebijakan Akuntansi Pendapatan; Kebijakan Akuntansi Belanja; Kebijakan Akuntansi Aset Lancar; Kebijakan Akuntansi Kewajiban; Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana; dan Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa) dan Kebijakan Akuntansi Aset (meliputi Persediaan; Aset Tetap; dan Aset Lainnya).

Untuk melaksanakan Kebijakan Akuntansi, Sekretariat Jenderal menyusun Pedoman Pelaporan Keuangan dan Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara.

","transitional_provisions","1. Ketentuan teknis penatausahaan BMN yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[96,101],{"_97":98,"_99":100},"text","Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.KU.05.03-04 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia","link","",{"_97":102,"_99":100},"Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01-PL.04.10 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan BMN di lingkungan Departemen Hukum dan HAM","revoked_by",[105],{"_97":106,"_99":107,"_36":108},"Permenkumham No. 21 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133207/permenkumham-no-21-tahun-2017","32ba14b8-3ab2-40c7-beeb-1e099ad9c958","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.677, 2013

MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS.
Accounting. Reporting. Policy.

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 18 OF 2012

CONCERNING

ACCOUNTING POLICY
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=c36f0d89-dd19-483e-99f9-92f5efb4e05c","actionData","errors"]