[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c333726f-b96c-4e51-bd4f-74b72fb77838","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Jaringannya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 37 Tahun 2011","number","37","year","2011","published_date","2011-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara","place_of_enactment","Amuntai","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Jaringannya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 37, LD.2011/NO.37
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Jaringannya
ABSTRAK:	\n \n bahwa pelayanan kesehatan merupakan urusan wajib yang disediakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga perlu untuk selalu ditingkatkan dan dioptimalkan pelayanannya;\r\nbahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan kesehatan merupakan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, yang hasilnya dimanfaatkan untuk membiayai penyediaan pelayanan tersebut; bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2011, tanggal 15 Nopember 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur; bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.342/01811/ KUM/2011, tanggal 29 Desember 2011, dan hasil evaluasi/koordinasi Menteri Keuangan dengan Surat Nomor: S-1050/MK.7/2011, tanggal 22 Desember 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya dapat\r\nditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan revisi dan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan\r\nhuruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Jaringannya; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Jaringannya Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Nama, Objek, Dan Wajib Retribusi; Golongan Retribusi Dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retibusi; Struktur Dan Besarnya Tarif Retibusi; Wilayah Pemungutan Dan Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran Dan Tempat Pembayaran; Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi; Saat Retribusi Terutang, Sanksi Administpratif, Dan Tata Cara Penagihan; Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa; Insentif Pemungutan; Pengawasan Dan Pengendalian; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 34 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2005, Seri C Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 10).\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan kesehatan.

Objek retribusi meliputi pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes, dan Polindes. Namun, tidak termasuk pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta, pelayanan kesehatan karena Kejadian Luar Biasa (KLB), dan pelayanan kesehatan tertentu bagi pelajar yang menggunakan Buku Rujukan UKS, anggota veteran, petugas kebersihan daerah, kader kesehatan, narapidana, atau tahanan.

Jenis pelayanan yang menjadi objek retribusi meliputi rawat jalan, tindakan gawat darurat, tindakan medik ringan, tindakan poliklinik gigi, pertolongan persalinan dan KB, tindakan laboratorium sederhana, pengujian kesehatan, rawat inap, dan pemakaian mobil ambulance/Pusling. Tidak termasuk retribusi adalah pelayanan pendaftaran.

Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk membayar retribusi pelayanan kesehatan.

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, kelompok, dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan. Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

Setiap orang atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi sesuai dengan tarif yang tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. Hasil penerimaan retribusi dikembalikan ke Unit Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya untuk membiayai jasa pelayanan sebesar 100%.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","PERDA Kab. Hulu Sungai Utara No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan JaringannyaPerubahan Atas Peraturan daerah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Jaringannya","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/35402/perda-kab-hulu-sungai-utara-no-4-tahun-2017","988f3b78-777c-4a57-ad06-1c5ab4441c98","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
HULU SUNGAI UTARA REGENCY
2011 NUMBER 37

REGIONAL REGULATION
HULU SUNGAI UTARA REGENCY
NUMBER 37 OF 2011
CONCERNING
HEALTH SERVICE RETRIBUTION
AT COMMUNITY HEALTH CENTERS AND THEIR NETWORKS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF HULU SUNGAI UTARA,

Considering:

that health services are mandatory affairs provided by the Regional Government in order to improve the health status of the community, so it is necessary to always improve and optimize the services;
that based on the provisions of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, health services are one type of retribution that can be collected by the Regional Government in order to increase local revenue, the results of which are used to finance the provision of these services;
that based on the Decision of the DPRD of Hulu Sungai Utara Regency Number 24 of 2011, dated November 15, 2011, the Draft Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c333726f-b96c-4e51-bd4f-74b72fb77838","actionData","errors"]