Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Jaringannya

Juga dikenal sebagai: Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara 4/2017 · Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 4 Tahun 2017 · Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2017

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:13 Maret 2017Tanggal Penetapan:13 Maret 2017
Pajak & Retribusi Daerah

Informasi

TipePeraturan Daerah (Perda)
TemaPerubahan Atas Peraturan daerah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Jaringannya
LokasiPemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tanggal Berlaku13 Maret 2017
Tanggal Penetapan13 Maret 2017
Tempat PenetapanAmuntai

Riwayat Peraturan

Mengubah

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Jaringannya.

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya. Perubahan tersebut meliputi perubahan pada Lampiran Pasal 8 ayat (2) mengenai struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan, yang detailnya tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. Selain itu, dilakukan perubahan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan penambahan ayat (3a) yang mengatur mengenai penyetoran dan pengembalian hasil penerimaan retribusi ke Unit Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya. Secara khusus, diatur mengenai pembagian hasil penerimaan retribusi untuk pelayanan pemberian oksigen dan laboratorium, dimana 50% digunakan untuk membiayai jasa pelayanan dan 50% untuk membiayai jasa sarana/pengadaan oksigen dan bahan laboratorium. Pengaturan teknis lebih lanjut mengenai pengembalian hasil retribusi ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(-)

(-)