Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001

Juga dikenal sebagai: UU 1/2002 · UU No. 1 Tahun 2002 · UU Nomor 1 Tahun 2002

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:1 Januari 2001Tanggal Penetapan:7 Januari 2002
Hukum Administrasi NegaraAnggaran Belanja Negara

Informasi

TipeUndang-undang (UU)
TemaPerubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku01 Januari 2001
Tanggal Penetapan07 Januari 2002
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Peraturan ini mengubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001.

Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 (APBN 2001). Perubahan tersebut meliputi:

  1. Anggaran Pendapatan Negara: Mengubah Pasal 3 yang mengatur sumber-sumber pendapatan negara, termasuk penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.
  2. Penerimaan Perpajakan: Mengubah Pasal 4 yang merinci penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
  3. Penerimaan Negara Bukan Pajak: Mengubah Pasal 5 yang merinci penerimaan sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.
  4. Anggaran Belanja Negara: Mengubah Pasal 6 yang mengatur anggaran belanja pemerintah pusat dan dana perimbangan.
  5. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat: Mengubah Pasal 7 yang merinci pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
  6. Dana Perimbangan: Mengubah Pasal 9 yang mengatur dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
  7. Defisit Anggaran: Mengubah Pasal 10 yang mengatur defisit anggaran dan pembiayaannya.
  8. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran: Mengubah Pasal 13 yang mengatur pembiayaan sisa kurang anggaran.
  9. Rancangan Undang-Undang Perubahan APBN: Mengubah Pasal 14 yang mengatur pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN.

Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan APBN 2001 dengan perkembangan dan perubahan keadaan ekonomi yang terjadi, termasuk depresiasi nilai tukar rupiah, peningkatan suku bunga SBI, dan tekanan terhadap pelaksanaan kebijakan fiskal.

(-)

(-)