[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1d49865-fbb8-4bbc-be04-252b256ec8b4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 13 Tahun 2012","number","13","year","2012","published_date","2012-11-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2012/No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa dalam mewujudkan masyarakat Bantul yang cerdas,\r\nberakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia, serta untuk\r\nmelaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan\r\nPemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan\r\nPenyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;\r\n \n Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun\r\n2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nNomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nPeraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011; \n Materi Pokok: Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah; Pengelolaan Pendidikan Oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan\r\nYang Didirikan Masyarakat; Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan; Penyelenggaraan Pendidikan Formal; Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal; Penyelenggaraan Pendidikan Informal; Penyelenggaraan Pendidikan Khusus; Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional; Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal; Kerjasama Lembaga Pendidikan Asing Dengan Satuan Pendidikan; Hak Dan Kewajiban Peserta Didik; Pendidikan Agama; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n MEncabut Peraturan Daerah Kabupaten\r\nBantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di\r\nKabupaten Bantul \n Jumlah Halaman: 65 HLM; Penjelasan: 16 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 23 tahun 2002) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bantul. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia. Pengelolaan pendidikan bertujuan menjamin akses, mutu, daya saing, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Prinsip penyelenggaraan pendidikan meliputi demokratisasi, keadilan, non-diskriminasi, menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan, kultural, kearifan lokal, dan kemajemukan bangsa. Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerah dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan. Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program rintisan wajib belajar 12 tahun dan mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD. Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan. Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Peraturan ini juga mengatur penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, informal, khusus, bertaraf internasional, dan berbasis keunggulan lokal, serta kerjasama lembaga pendidikan asing dengan satuan pendidikan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang melalaikan ketentuan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis kesatu, kedua, dan ketiga, dan apabila tidak diindahkan dilakukan pembekuan oleh Pemerintah Daerah.\n2. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan melaksanakan pendidikan, yang tidak sesuai dengan ketentuan.\n3. Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang pengelolaan pendidikan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah Daerah.\n4. Perseorangan, kelompok, atau organisasi, yang menyelengggarakan pendidikan nonformal yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan oleh Pemerintah Daerah.\n5. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan, yang melaksanakan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan.\n6. Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga, penundaan atau penghentian subsidi hingga pencabutan izin oleh Pemerintah Daerah.\n7. Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga, penundaan atau penghentian subsidi hingga pencabutan izin oleh Pemerintah Daerah.\n8. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan.\n9. Satuan pendidikan negara lain yang menyelenggarakan pendidikan bekerja sama dengan satuan pendidikan di Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh Bupati.\n10. Satuan pendidikan Indonesia yang melaksanakan kerja sama pengelolaan dengan satuan pendidikan negara lain yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh Bupati.\n11. Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.\n12. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sampai dengan penutupan setelah diadakan pembinaan/pembimbingan oleh Pemerintah Daerah.\n13. Anggota Dewan Pendidikan atau Dewan Sekolah/Komite Madrasah yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah Daerah.\n14. Anggota dewan pendididkan atau Dewan Sekolah/Komite Madrasah yang menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas Dewan Pendidikan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah Daerah.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[107],{"_93":108,"_95":109,"_36":110},"PERDA Kab. Bantul No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kab.Bantul No. 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/82997/perda-kab-bantul-no-6-tahun-2018","5651f651-b717-4eef-97f7-c203af07e8b8","partially_amends",[],"partially_amended_by",[115],{"_93":116,"_95":117,"_36":118},"PERDA Kab. Bantul No. 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12735/perda-kab-bantul-no-15-tahun-2014","522848ac-46f9-4919-b4be-0cdbf23dfd0d","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 13 OF 2012
CONCERNING
MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF EDUCATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANTUL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in realizing a Bantul society that is intelligent, virtuous, and of Indonesian character, and to implement the provisions of Article 29 paragraph (2) letter f of Government Regulation Number 17 of 2010 concerning Management and Organization of Education, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Management and Organization of Education; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 15 of 1950 concerning the Establishment of Regions within the Special Region of Jogjakarta (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 44); \n Law Number 20 of 2003 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1d49865-fbb8-4bbc-be04-252b256ec8b4","actionData","errors"]