[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c17a14f5-58e7-42b9-87fd-a9411686da63","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2005","number","15","year","2005","published_date","2005-12-22","effective_date","2005-12-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

organisasi - dan - tata - kerja - satuan - polisi - pamong - praja - kabupaten - bogor
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD Kab. Bogor Tahun 2005 No. 245
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Perda No. 14 Tahun 2005 maka perlu membentuk Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab Bogor. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah INi Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubha dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 32 Tahun 2004; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2004; Perda Kab Bogor No. 14 Tahun 2005. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Wewenang Dan Kewajiban, Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2005. \n 34 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 102).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan daerah di bidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004.

Ketentuan Substansial:

Satpol PP merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Satuan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP bertugas memelihara ketenteraman, menyelenggarakan ketertiban umum, serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Fungsi Satpol PP meliputi penyusunan program, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengendalian operasional, koordinasi dengan aparat lain, pengawasan terhadap masyarakat, dan pelaksanaan ketatausahaan.

Organisasi Satpol PP terdiri dari:

Kepala Satuan
Bagian Tata Usaha (membawahkan Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
Bidang Program dan Pengembangan Kapasitas (membawahkan Seksi Program dan Evaluasi dan Seksi Pengembangan)
Bidang Pembinaan dan Pemeriksaan (membawahkan Seksi Pembinaan Masyarakat dan Seksi Pemeriksaan)
Bidang Pengendalian Operasional (membawahkan Seksi Operasi dan Seksi Sarana dan Prasarana)
Kelompok Jabatan Fungsional

Peraturan ini juga mengatur mengenai wewenang dan kewajiban Polisi Pamong Praja, tata kerja, kepegawaian, dan pembiayaan Satpol PP.

","transitional_provisions","1. Kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya kebijakan yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasionalisasi Satuan sesuai bidang tugas, dan fungsi, agar tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Bogor No. 38 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/270526/perda-kab-bogor-no-38-tahun-2002","23bbe1bf-aef8-45f0-850f-208954bec053","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR REGENCY
NUMBER: 245
YEAR: 2005

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 15 OF 2005
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT
OF BOGOR REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOGOR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 2 of Regional Regulation Number 14 of 2005 concerning the Establishment of the Civil Service Police Unit of Bogor Regency, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Organization and Work Procedures of the Civil Service Police Unit of Bogor Regency; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 14 of 1950 concerning Regional Government of Regencies within West Java (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 8); \n Law Number 8 of 1974 concerning Principles of Civil Servants (State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c17a14f5-58e7-42b9-87fd-a9411686da63","actionData","errors"]