[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1678711-3ed3-4157-9326-9876507b46c8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia","short_title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010","number","7","year","2010","published_date","2010-06-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","544e2b02-5678-4629-bdb7-574716f0c1b1","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Pertahanan","short_name","Permenhan","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Kementerian Pertahanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 7, BN.2010/No.338, peraturan.go.id : 23 hlm.
Peraturan Menteri Pertahanan TENTANG Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2010. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: KEP/27/XII/1977 tanggal 28 Desember 1977 tentang Tuntunan Kebijaksanaan untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1976.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api. Tujuannya adalah untuk menyediakan pedoman dalam perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api standar militer di luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, guna mencapai keseragaman dan kelancaran dalam pengelolaan senjata api.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara Kementerian Pertahanan dan instansi terkait lainnya dalam hal perizinan dan pengawasan senjata api. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi perizinan untuk ekspor, impor, pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, dan pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya. Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk kewajiban perizinan dan pembatasan penggunaan senjata api untuk instansi pemerintah non-Kemhan dan TNI, badan hukum nasional Indonesia, perorangan, kapal laut, dan pesawat udara Indonesia.

","transitional_provisions","1. Segala perizinan yang berkaitan dengan senjata api standar militer dan amunisi yang telah ada dan masih berlaku pada saat Peraturan ini diberlakukan, tetap berlaku sampai dengan batas perizinan yang ditentukan, untuk selanjutnya berlaku perizinan sesuai Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Perbuatan yang melanggar Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi pidana dan/atau administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : KEP/27/XII/1977 tanggal 28 Desember 1977 tentang Tuntunan Kebijaksanaan untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1976","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[110],{"_96":111,"_98":112,"_36":113},"Permenhan No. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/181437/permenhan-no-12-tahun-2020","0da91ce7-399f-4226-8478-7bfd456e0914","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.338, 2010

MINISTRY OF DEFENSE. Firearms.
Military Standard.

REGULATION OF THE MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2010
CONCERNING
GUIDELINES FOR LICENSING, SUPERVISION AND
CONTROL OF MILITARY STANDARD FIREARMS
OUTSIDE THE MINISTRY OF DEFENSE AND
INDONESIAN NATIONAL ARMED FORCES ENVIRONMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement Presidential Instruction Number 9 of 1976 concerning the Improvement of Supervision and Control of Firearms, it is necessary to create a Regulation of the Minister of Defense regarding Guidelines for Licensing, Supervision and Control of Military Standard Firearms outside the Ministry of Defense and the Indonesian National Armed Forces environment;
In view of:	Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Amendments to \"Ordonaantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen\" (Stbl

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1678711-3ed3-4157-9326-9876507b46c8","actionData","errors"]