[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1473d7d-908b-4e7b-9f75-9a5cb8f2ae02","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 4 Tahun 2007","number","4","year","2007","published_date","2007-04-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Retribusi Di Bidang Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD No.3 Seri C 2007/TLD No.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Di Bidang Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendukung terselenggaranya pelayanan perhubungan secara optimal kepada para penyedia jasa di bidang perhubungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya pengaturan retribusi di bidang perhubungan. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 13 Thn 1980; UU No. 14 Thn 1984; UU No. 14 Thn 1992; UU No. 21 Thn 1992; UU No. 36 Thn 1999; UU No. 34 Thn 2000; UU No. 27 Thn 2000; UU No. 5 Thn 2003; UU No. 10 Thn 2004; UU No. 32 Thn 2004; UU No. 33 Thn 2004; PP No. 41 Thn 1993; PP No. 42 Thn 1993; PP No. 43 Thn 1993; PP No. 44 Thn 1993; PP No. 82 Thn 1999; PP No. 25 Thn 2000; PP No. 66 Thn 2001; Perda Kab. Bangka Barat No. 3 Thn 2005. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan; Nama, Subjek, Objek dan Golongan Retribusi; Izin Usaha dan Stuktur Tarif Retribusi di Bidang Perhubungan; Berakhirnya Izin Usaha di Bidang Perhubungan; Wilayah Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 12 hlm (lamp 3 hlm) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi di bidang perhubungan di Kabupaten Bangka Barat. Latar belakangnya adalah untuk mendukung terselenggaranya pelayanan perhubungan secara optimal kepada para penyedia jasa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuannya adalah untuk menata dan membina retribusi di bidang perhubungan.

Ketentuan substansial mencakup:

Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha di bidang perhubungan harus memiliki izin dari Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan.
Izin usaha berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun.
Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas pemberian surat izin usaha di bidang perhubungan, meliputi perhubungan darat, laut, serta pos dan telekomunikasi.
Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Kabupaten Bangka Barat.
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya.

Peraturan ini juga mengatur tentang berakhirnya izin usaha di bidang perhubungan, yaitu apabila melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan, tidak melaksanakan ketentuan izin, memindahtangankan izin tanpa izin tertulis, atau tidak melaksanakan kegiatan usaha selama 1 tahun berturut-turut.

","transitional_provisions","1. Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang Izin Usaha di Bidang Perhubungan yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajiban dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Bangka Barat No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/27999/perda-kab-bangka-barat-no-7-tahun-2011","57d9e3c3-20b6-41f0-9b37-37bffbc78947","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WEST BANGKA REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF WEST BANGKA REGENCY
NUMBER 4 OF 2007
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGES IN THE FIELD OF TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to support the optimal implementation of transportation services to service providers in the field of transportation in increasing economic growth and local own-source revenue, it is necessary to regulate local service charges in the field of transportation;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Local Service Charges in the Field of Transportation;

In view of:

Law Number 13 of 1980 concerning Roads (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1980 Number 83, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1473d7d-908b-4e7b-9f75-9a5cb8f2ae02","actionData","errors"]