[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c120bf17-cd9f-43f0-b467-5c5651431b34","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005","number","11","year","2005","published_date","2005-11-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bandung","place_of_enactment","Bandung","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2005/11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2005. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\nPeraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Bandung ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Perubahan tersebut meliputi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, termasuk tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh PPNS seperti menerima laporan, melakukan pemeriksaan, menyita benda, mengambil sidik jari, memanggil saksi, dan menghentikan penyidikan. Selain itu, dilakukan penghapusan Bab VIII mengenai Ketentuan Sanksi dan menggantinya dengan pasal-pasal baru yang mengatur tentang sanksi administrasi dan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum bagi pelanggaran tertentu. Biaya paksaan penegakan hukum harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu, dan jika tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana. Pembayaran biaya paksaan tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap mematuhi ketentuan Peraturan Daerah, dan Penyidik tetap berwenang melakukan penyidikan. Pelanggar dapat memperoleh kembali haknya setelah membayar biaya paksaan dan melaksanakan kewajibannya. Selain sanksi biaya paksaan dan administrasi, pelanggar juga dapat diancam dengan pidana kurungan atau denda. Tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksa dan pengenaan sanksi administrasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi dan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum.\n2. Pelanggaran tertentu dikenakan biaya paksaan penegakan hukum dengan besaran yang berbeda-beda, mulai dari Rp. 250.000,00 hingga Rp. 50.000.000,00, serta sanksi administrasi seperti penahanan KTP, pencabutan izin, pemasangan stiker pelanggar, dan/atau pengumuman di media massa.\n3. Selain biaya paksaan dan sanksi administrasi, pelanggar juga dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Kota Bandung No. 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202859/perda-kota-bandung-no-03-tahun-2005","3c1c002f-82c8-4b6c-b520-6fbad66239ca","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANDUNG CITY
YEAR : 2005
NUMBER : 11

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG CITY
NUMBER 11 OF 2005
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BANDUNG CITY
NUMBER 03 OF 2005 CONCERNING THE ORGANIZATION OF
ORDERLINESS, CLEANLINESS AND BEAUTY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANDUNG,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to organize orderliness, cleanliness and beauty in the City of
Bandung, Regional Regulation of Bandung City Number 03 of 2005 has been established;
that the sanction provisions stipulated in Regional Regulation Number 03 of
2005 in order to be efficient, effective and have legal certainty,
still need to be improved, so that the sanction provisions regulated
in Regional Regulation of Bandung City Number 03 of 2005 as
referred to in letter a, it is deemed necessary to make changes;
that based on the considerations as referred to in letter b, it is necessary to
st

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c120bf17-cd9f-43f0-b467-5c5651431b34","actionData","errors"]