[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf9ae96e-bcb4-48f9-8347-5720b849bf05","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan Dan Retribusi Izin Gangguan Di Kabupaten Majalengka","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2011","number","4","year","2011","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majalengka","place_of_enactment","Majalengka","theme","Penyelenggaraan Izin Gangguan Dan Retribusi Izin Gangguan Di Kabupaten Majalengka","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2011/4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Izin Gangguan Dan Retribusi Izin Gangguan Di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 23 Tahun 2000, Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 24 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 24, Seri B).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan izin gangguan dan retribusi izin gangguan di Kabupaten Majalengka. Latar belakangnya adalah penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta peninjauan kembali tarif retribusi izin gangguan yang telah berusia lebih dari 3 tahun. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membentuk dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Kriteria gangguan yang menjadi dasar penetapan izin, meliputi gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi.\n2. Persyaratan izin yang harus dipenuhi oleh pemohon, termasuk formulir permohonan, fotokopi dokumen perizinan terkait, dan rekomendasi dari SKPD terkait.\n3. Kewenangan pemberian izin yang dilimpahkan kepada SKPD.\n4. Kewajiban dan hak pemberi izin serta pemohon izin.\n5. Larangan bagi pemberi izin dan pemohon izin.\n6. Kegiatan dan/atau usaha yang tidak wajib memiliki izin.\n7. Masa berlaku, perubahan, dan pencabutan izin.\n8. Retribusi izin gangguan, termasuk objek, subjek, golongan, pengukuran tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif, struktur dan besaran tarif, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan dan pembayaran, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan, pembebasan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, dan insentif pemungutan.\n9. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan.\n10. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka setiap Izin Gangguan yang telah dikeluarkan terdahulu dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.\n2. Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tidak memiliki izin gangguan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Majalengka No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/278349/perda-kab-majalengka-no-7-tahun-2023","a16afff8-61e4-4064-a179-e9ed9505fba1",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PERDA Kab. Majalengka No. 5 Tahun 2019 tentang PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN YANG MENGATUR TENTANG IZIN GANGGUAN","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136157/perda-kab-majalengka-no-5-tahun-2019","1a94068c-e989-43cd-90ba-251f0840bdf9","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[111],{"_94":112,"_96":113,"_36":114},"PERDA Kab. Majalengka No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan Dan Retribusi Izin Gangguan Di Kabupaten Majalengka","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203913/perda-kab-majalengka-no-5-tahun-2016","345d846a-369e-442b-858e-2e795bc3e173","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
OF MAJALENGKA REGENCY

COPY

NUMBER : 4
YEAR 2011

REGIONAL REGULATION OF MAJALENGKA REGENCY
NUMBER 4 OF 2011
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF NUISANCE PERMIT AND NUISANCE PERMIT
RETRIBUTION IN MAJALENGKA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAJALENGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, all provisions relating to regional taxes and retributions need to be adjusted;
that Regional Regulation of Majalengka Regency Number 23 of 2000 concerning Retribution for Nuisance Permits and Business Place Permits (Regional Gazette of Majalengka Regency Year 2000 Number 23, Series B) as amended by Regional Regulation of Majalengka Regency Number 24 of 2001 concerning the First Amendment to Regional Regulation of Majalengka Regency Number 23 of 2000 Concerning Retribution for Nuisance Permits

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf9ae96e-bcb4-48f9-8347-5720b849bf05","actionData","errors"]