[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf5f50d3-a35d-48e6-9402-ab55681a7383","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2004","number","5","year","2004","published_date","2004-06-30","effective_date","2004-07-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Penyidik Pegawai Negeri Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2004/42 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kepastian hukum dan berlakunya Peraturan Daerah, perlu ditunjuk pegawai pada Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah; bahwa terhadap aparat pelaksana penyidikan termaksud perlu diatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, dan kualifikasinya serta penyidikannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; \n Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 9 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang kedudukan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, pengangkatan, pemberhentian dan mutasi PPNS, kartu tanda pengenal, sumpah/janji dan pelatikan, operasional penegakan peraturan daerah, pembinaan, pakaian dan atribut, pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2004. \n 15 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibentuk dengan tujuan untuk menjamin ketertiban, kepastian hukum, dan efektivitas penegakan Peraturan Daerah (Perda). Latar belakang pembentukan Perda ini adalah perlunya menunjuk pegawai pemerintah daerah yang memenuhi syarat untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda.

Perda ini mengatur kedudukan, tugas, wewenang, hak, kewajiban, pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaan PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. PPNS berkedudukan di bawah Walikota dan bertanggung jawab melalui pimpinan unit organisasi. Tugas utama PPNS adalah melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS memiliki wewenang untuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan, menyita benda atau surat, memanggil orang untuk diperiksa, dan tindakan lain yang dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

PNS yang diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (Gol II/b), pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, lulus pendidikan khusus penyidikan, dan memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani. PPNS juga wajib melakukan penyidikan jika mengetahui adanya pelanggaran Perda dan menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kota Cimahi No. 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/204009/perda-kota-cimahi-no-9-tahun-2012","58e2ff55-de54-42ac-bf66-b62fde082eb1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
CIMAHI CITY

NUMBER : 42
YEAR : 2004
SERIES: E

REGULATION OF CIMAHI CITY
NUMBER : 5 YEAR 2004
ON
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIMAHI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to guarantee order and legal certainty and the validity of Regional Regulations, it is necessary to appoint employees in the Regional Government who meet the requirements to conduct investigations into violations of Regional Regulations that meet the requirements to conduct investigations into violations of Regional Regulations.
that regarding the investigation implementing apparatus in question, it is necessary to regulate their position, duties, authorities, and qualifications as well as their investigations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Civil

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf5f50d3-a35d-48e6-9402-ab55681a7383","actionData","errors"]