[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf0ae55a-70c7-4307-9f48-3b38a5eb46eb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_113":114,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penetapan \"Undang-Undang Darurat No. 27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 84)\" Sebagai Undang-Undang","short_title","Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1959","number","19","year","1959","published_date","1959-06-26","effective_date","1959-07-04","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan \"Undang-Undang Darurat No. 27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 84)\" Sebagai Undang-Undang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penetapan- Undang-Undang -Darurat- No. 27- Tahun- 1957- Tentang- Penagihan -Pajak- Negara- Dengan- Surat- Paksa- Lembaran-Negara- Tahun- 1957- No. 84- Sebagai- Undang-Undang
1959
Undang-undang (UU) NO. 19, LN. 1959 No. 83, LL SETNEG : 20 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Penetapan \"Undang-Undang Darurat No. 27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 84)\" Sebagai Undang-Undang \r\n
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undangDasarSementaraRepublikIndonesiatelahmenetapkanUndang-undang Darurat No. 27 tahun 1957 tentang penagihan pajakNegara dengan surat-paksa (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 84);b.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undangDarurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang denganbeberapa perubahan \n a.Pasal 97 dan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;b.Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957No. 101). \n BAB I.KETENTUAN UMUM\r\nBAB II.SITA\r\nBAB III.PENYANDERAAN.\r\nBAB IV.PERATURAN PERALIHAN.\r\nBAB V.KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959. \n - \n - \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Koninklijk Besluit 3 Juli 1879 (Staatsblad 1879 No. 267) dengan perubahannya.\n2. Pasal-pasal 119a dan 119b Aturan Bea Meterai 1921.\n3. Pasal-pasal 20a dan 20b Ordonansi Bea Balik Nama.\n4. Pasal-pasal 67 dan 67a Ordonansi Bea Warisan 1901.\n5. Pasal 13 ayat 2 Ordonansi Cukai Gula.\n6. Pasal 17 ayat 2 Ordonansi Cukai Tembakau.","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini mengatur tentang penagihan pajak negara dengan surat paksa. Latar belakangnya adalah untuk menetapkan Undang-Undang Darurat No. 27 Tahun 1957 sebagai undang-undang yang sah. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam penagihan pajak negara.

Ketentuan substansial dalam undang-undang ini meliputi:

Definisi istilah-istilah penting seperti penanggung pajak, pelaksana, juru sita, dan Pengadilan Negeri.
Pajak yang dapat ditagih dengan surat paksa, termasuk opsen, kenaikan, denda yang tidak bersifat pidana, bunga uang, dan biaya penagihan.
Kekuatan surat paksa yang setara dengan grosse putusan hakim perdata.
Kewenangan pejabat yang ditunjuk Menteri Keuangan untuk mengeluarkan surat paksa.
Tata cara pemberitahuan dan pelaksanaan surat paksa, termasuk kepada badan hukum dan ahli waris.
Prosedur penyitaan barang bergerak dan tidak bergerak milik penanggung pajak.
Ketentuan mengenai penjualan barang sitaan dan pembagian hasil penjualan.
Prosedur penyanderaan penanggung pajak yang tidak melunasi hutang pajak.

Undang-undang ini memberikan hak kepada Negara untuk melakukan penagihan pajak secara paksa terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

","transitional_provisions","1. Surat paksa yang telah dikeluarkan sebelum tanggal berlakunya Undang-Undang Darurat No. 27 tahun 1957 dan yang belum diberitahukan dilaksanakan menurut peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang ini.\n2. Surat paksa yang telah dikeluarkan sebelum tanggal berlakunya Undang-Undang Darurat No. 27 tahun 1957 dan yang telah diberitahukan tetapi belum diadakan penyitaan, dilaksanakan lebih lanjut menurut peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang ini.\n3. Surat paksa yang telah dikeluarkan sebelum tanggal berlakunya Undang-Undang Darurat No. 27 tahun 1957 dan yang telah diberitahukan serta diadakan penyitaan, dilaksanakan lebih lanjut menurut peraturan yang dipergunakan sebelum Undang-Undang Darurat No. 27 tahun 1957 tersebut berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46002/uu-no-19-tahun-1997","ce8d60d4-6c59-4754-bb95-aec4bb0daf55","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109],{"_96":110,"_98":111,"_36":112},"UU No. 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49167/uu-no-10-tahun-1968","f2e2dbeb-9055-4ff2-98c6-b14f258c0c57","partially_amends",[115],{"_96":116,"_98":117,"_36":118},"UU No. 12 Tahun 1947 tentang Menetapkan \"Pajak Radio\" atas Semua Pesawat Penerimaan Radio","https://peraturan.bpk.go.id/Details/25253/uu-no-12-tahun-1947","29ec8bc9-0805-4213-a25d-15e4b36a59dd","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 19 OF 1959
REGARDING
ENACTMENT OF \"EMERGENCY LAW NO. 27 OF 1957 CONCERNING COLLECTION OF STATE TAXES BY DISTRESS WARRANT (STATE GAZETTE OF 1957 NO. 84)\" AS LAW

Considering:	that the Government, based on Article 96 paragraph 1 of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia, has stipulated Emergency Law No. 27 of 1957 concerning the collection of State taxes by distress warrant (State Gazette of 1957 No. 84); that the regulations contained in the Emergency Law need to be enacted as Law with some additions and amendments;
In view of:	Article 97 and Article 89 of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia; Law No. 29 of 1957 (State Gazette of 1957 No. 101);

With the approval of the House of Representatives;

DECIDES:

To stipulate:

LAW CONCERNING ENACTMENT OF \"EMERGENCY LAW NO. 27 OF 1957 CONCERNING COLLECTION OF STATE

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf0ae55a-70c7-4307-9f48-3b38a5eb46eb","actionData","errors"]