[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bebe7a7a-f9b9-4e3a-b17b-aa9893b8cd95","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Izin Lokasi dan Retribusi Izin Lokasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 3 Tahun 2009","number","3","year","2009","published_date","2009-01-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pangkal Pinang","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Izin Lokasi dan Retribusi Izin Lokasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN-LOKASI DAN-RETRIBUSI-IZIN-LOKASI-DENGAN-RAHMAT-TUHAN-YANG-MAHA-ESA-WALIKOTA-PANGKALPINANG
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Tahun 2009 Nomor 3 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Lokasi dan Retribusi Izin Lokasi
ABSTRAK:	\n \n Untuk mencapai tujuan pembangunan didaerah dengan memanfaatkan dan menggunakan lahan, ruang dan kawasan,yang peruntukan dan pemanfaatannya harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dalam lingkup wilayah Kota Pangkalpinang.\r\nKeterbatasan lahan dalam wilayah Kota Pangkalpinang yang pemanfaatan dan penggunaannya diperlukan Izin Lokasi dan Retribusi Izin Lokasi.\r\nPemberian izin lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Lokasi, perlu dicabut karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini. \n Dasar hukum dalam peraturan ini adalah UU No.28 Thn 1959; UU No.5 Thn 1960; UU No.4 Thn 1992; UU No.18 Thn 1997; UU No.27 Thn 2000; UU No.10 Thn 2004; UU o.32 Thn2004; UU No.33 Thn 2004; UU No.25 Thn 2007; UU No.26 Thn 2007; PP No.40 Thn 1996; PP No.69 Thn 1995; PP No.47 Thn 1997; PP No.6 Thn 2001; PP No.38 Thn 2007; PP No.41 Thn 2007; Keppres No.5 Thn 2001; Perda No.03 Thn 2004; Perda No.02 Thn 2008; Perda No.03 Thn 2008. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang pemberian izin lokasi dan retribusi izin lokasi;perizinan; tanah yang dapat ditunjuk dengan izin lokasi; jangka waktu izin lokasi; tata cara pemberian izin lokasi; hak dan kewajiban pemegang izin lokasi; objek dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat jasa dan besarnya tarif retribusi; pengawasan dan pengendalian; sanksi administratif; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemberian Izin Lokasi\n2. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Lokasi","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang ini mengatur tentang izin lokasi dan retribusi izin lokasi di Kota Pangkalpinang. Latar belakangnya adalah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dengan memanfaatkan lahan, ruang, dan kawasan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Pangkalpinang, mengingat keterbatasan lahan yang ada.

\n\n

Peraturan ini mengatur bahwa setiap perusahaan yang melakukan penanaman modal, baik PMA, PMDN, maupun swasta murni, wajib memiliki izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan. Namun, terdapat pengecualian di mana izin lokasi tidak diperlukan, seperti jika tanah merupakan pemasukan dari pemegang saham, kelanjutan dari perusahaan lain dengan persetujuan instansi berwenang, berada dalam kawasan industri yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, perluasan usaha yang tidak melebihi 10% dari lahan yang dikuasai, atau untuk usaha pertanian dengan luas tidak lebih dari 10 Ha atau bukan pertanian tidak lebih dari 2 Ha.

\n\n

Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi harus sesuai dengan RT/RW yang berlaku. Izin lokasi diberikan dengan jangka waktu tertentu, tergantung luas tanah yang dibutuhkan. Pemegang izin lokasi memiliki hak dan kewajiban terkait pembebasan tanah, menghormati hak pihak lain, dan melaporkan perolehan tanah secara berkala. Peraturan ini juga mengatur tentang objek dan subjek retribusi izin lokasi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, dan besarnya tarif retribusi.

\n\n

Pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan yang telah memperoleh izin lokasi dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dan instansi terkait.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin lokasi yang sudah dikeluarkan, tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.","sanctions","1. Apabila dikemudian hari perusahaan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya selaku pemegang izin lokasi dan setelah mendengar pertimbangan teknis dari instansi terkait, maka diberi teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Walikota melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang;\n2. Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memberikan tanggapan atas teguran dimaksud, maka izin yang dimiliki perusahaan tersebut dapat dicabut sesuai dengan peraturan yang berlaku.\n3. Setiap orang atau Badan Hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kota Pangkal Pinang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/24939/perda-kota-pangkal-pinang-no-15-tahun-2004","4eadd171-83db-4d66-be14-1d79c31c3182","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PANGKALPINANG CITY

NUMBER 3 OF 2009

CONCERNING

LOCATION PERMIT AND LOCAL SERVICE CHARGE FOR LOCATION PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PANGKALPINANG,

\n\n \n \n

Considering:

that to achieve the goals of development in the region by utilizing and using land, space and areas, the designation and utilization of which must be adjusted to the Regional Spatial Plan (RT/RW) within the scope of the Pangkalpinang City area;
that with the limited land in the Pangkalpinang City area, the utilization and use of which requires a Location Permit and a Local Service Charge for Location Permit;
that the granting of location permits as stipulated in Pangkalpinang City Regional Regulation Number 15 of 2004 concerning Location Permits and Pangkalpinang City Regional Regulation Number 16 of 2004 concerning Local Service Charge for Location Permits, needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bebe7a7a-f9b9-4e3a-b17b-aa9893b8cd95","actionData","errors"]