[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be15b80f-54f1-493b-8b1d-fb4c05587e6e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2020","number","4","year","2020","published_date","2020-04-18","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Tengah","place_of_enactment","Labungkari","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 Nomor
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan\r\nmasyarakat, maka sarana dan prasarana kesehatan perlu dikelola \r\nsecara lebih berdaya guna dan berhasil guna; \r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun\r\n2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi\r\npelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang \r\nclipungut/ dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan cliatur\r\ndalam Peraturan Daerah; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten \r\nButon Tengah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945 \r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); \r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); \r\n5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); . Undang-Undang Nomor 36 Tehuri 2009 tentang Keseaaten \r\n(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); \r\n8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan\r\nKebupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 5562); \r\n9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor \r\n244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang \r\nUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4578); \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor\r\n165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n4593); \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara\r\nPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah \r\ndan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5161); \r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80\r\nTahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); \r\n14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah \r\nTahun 2015 Nomor 1 ); \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM BAB II \r\nNAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III \r\nGOLONGAN RETRIBUSI BAB IV \r\nCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB VI\r\nSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VII\r\nWILAYAH PEMUNGUTAN BAB VI\r\nMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB IX \r\nPEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB X\r\nPENGEMBALIAN KELEBUIAN PEMBAYARAN BAB XI\r\nKEDALUWARSA PENAGIHAN BAB XII\r\nPEMERIKSAAN BAB XIII\r\nINSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIV \r\nPENYIDIKAN BAB XV\r\nKETENTUAN PIDANA BAB XVI\r\nKETENTUAN PERALIHAN BAB XVII\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2020. \n 27 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Tengah. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih berdaya guna. Tujuannya adalah untuk menyediakan landasan hukum bagi pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut atas pelayanan kesehatan di RSUD, kecuali pelayanan pendaftaran. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas RSUD.
Golongan Retribusi: Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan jenis jasa sarana, pelayanan kesehatan, tindakan medik/penunjang medik, dan jenis/jumlah pelayanan.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi: Ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif ditinjau paling lama 3 tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Rincian tarif pelayanan kesehatan di RSUD digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD.
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang: Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, dan saat terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pemungutan Retribusi: Tata cara pemungutan, pembayaran, pemanfaatan, keberatan, dan pengembalian kelebihan pembayaran diatur dalam peraturan ini.

\n","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Pelayaan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Kab. Buton Tengah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/303143/perda-kab-buton-tengah-no-1-tahun-2024","2dcc6c49-0963-4033-8ca2-4d4f020f0958","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL BUTON REGENCY
NUMBER
YEAR 2020
CONCERNING
HEALTH SERVICE RETRIBUTION AT THE REGIONAL GENERAL HOSPITAL
CENTRAL BUTON REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL BUTON,

\n\n \n \n \n \n

Considering:

that in an effort to optimize public health services, health facilities and infrastructure need to be managed in a more efficient and effective manner;
that based on the provisions of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Health service Retribution is a type of General Service Retribution collected/managed by the Regency/City Government and regulated in Regional Regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation of Central Buton Regency concerning Health Service Retribution;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be15b80f-54f1-493b-8b1d-fb4c05587e6e","actionData","errors"]