[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be022dbd-9aab-452b-abe5-8543b1226e4c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024","number","10","year","2024","published_date","2024-12-30","effective_date","2024-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perbankan-pencucianuang
2024
Peraturan Bank Indonesia NO. 10, BN.2024 (63)/69 hlm
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk penguatan pencegahan tindak pidana\r\npencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan\r\npendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, Bank\r\nIndonesia berkomitmen untuk mendukung penerapan anti\r\npencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan\r\npencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah\r\nmassal yang sesuai dengan ketentuan peraturan\r\nperundang-undangan dan perkembangan penerapan\r\nstandar internasional;\r\nb. bahwa penguatan pencegahan tindak pidana pencucian\r\nuang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan\r\nproliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, perlu memperhatikan\r\nkeselarasan dengan arah kebijakan Bank Indonesia\r\ntermasuk perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat\r\ndan dinamis;\r\nc. bahwa untuk melakukan penyelarasan ketentuan\r\nmengenai penerapan anti pencucian uang, pencegahan\r\npendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan\r\nproliferasi senjata pemusnah massal bagi pihak yang\r\ndiatur, mendapat izin, persetujuan, dan/atau penetapan,\r\nserta diawasi oleh Bank Indonesia, Peraturan Bank\r\nIndonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan\r\nAnti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan\r\nTerorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran\r\nSelain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha\r\nPenukaran Valuta Asing Bukan Bank perlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk\r\nmelaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan\r\nBank Indonesia tentang Penerapan Anti Pencucian Uang,\r\nPencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan\r\nPendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi\r\nPihak yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia; \n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kerangka pengaturan, kewajiban penerapan APU, PPT dan PPPSPM, customer due deligence, anti tipping-off, kerja sama dan pengembangan produk baru, distribusi baru dan teknologi baru, pengawasan dan pelaporan, koordinasi, sinergi dan/atau kerja sama, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang\r\nPenerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan\r\nTerorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta\r\nAsing Bukan Bank \n 69 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6121).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bank Indonesia ini bertujuan untuk memperkuat pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM) dengan memperhatikan perkembangan inovasi dan teknologi. Kebijakan ini selaras dengan standar internasional dan arah kebijakan Bank Indonesia.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewajiban Penerapan APU, PPT, dan PPPSPM: Tugas dan tanggung jawab Direksi serta pengawasan aktif Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur tertulis, proses manajemen risiko, manajemen sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal.
Customer Due Diligence (CDD): Identifikasi, verifikasi identitas, pemantauan berkelanjutan, dan pemahaman maksud serta tujuan hubungan usaha dan sumber dana. CDD dapat dilakukan secara sederhana (simplified CDD) atau lebih mendalam (enhanced due diligence).
Anti Tipping-Off: Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi terkait laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).
Kerja Sama dan Pengembangan: Pengumpulan informasi mitra kerja sama dan penilaian dampak risiko APU, PPT, dan PPPSPM. Identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM dalam pengembangan produk baru, distribusi baru, dan teknologi baru.
Pengawasan dan Pelaporan: Pengawasan berbasis risiko oleh Bank Indonesia melalui pengawasan langsung dan tidak langsung. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan berkala dan insidental kepada Bank Indonesia serta laporan kepada PPATK sesuai ketentuan perundang-undangan.
Koordinasi, Sinergi, dan/atau Kerja Sama: Koordinasi dengan pihak lain dan/atau otoritas berwenang dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM.

Peraturan ini berlaku bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selain bank, Penyelenggara KUPVA bukan bank, dan pihak lain selain bank yang diberikan izin, persetujuan, dan/atau penetapan dari Bank Indonesia.

","transitional_provisions","1. Penyelenggara jasa Sistem Pembayaran selain bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan APU, PPT, dan PPPSPM paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan.\n2. Penyelenggara berupa KUPVA bukan bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan APU, PPT, dan PPPSPM paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan.\n3. Penyelenggara berupa pihak lain selain bank yang diberikan izin, persetujuan, dan/atau penetapan dari Bank Indonesia wajib menyusun kebijakan dan prosedur tertulis penerapan APU, PPT, dan PPPSPM paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan.\n4. Penyesuaian kebijakan dan prosedur tertulis wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu penyesuaian.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin.\n3. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pejabat Eksekutif juga dapat dikenakan sanksi berupa perintah pemberhentian atau larangan untuk menjabat.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan BI No. 19/10/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/135774/peraturan-bi-no-1910pbi2017-tahun-2017","32e3cae5-57d8-4147-a3fc-965628e0f71f","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER 10 OF 2024
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF ANTI-MONEY LAUNDERING, TERRORISM
FINANCING PREVENTION, AND WEAPONS OF MASS
DESTRUCTION PROLIFERATION FINANCING PREVENTION FOR PARTIES
REGULATED AND SUPERVISED BY BANK INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\nGOVERNOR OF BANK INDONESIA,
\n \n \n

Considering:

that to strengthen the prevention of money laundering, terrorism financing, and weapons of mass destruction proliferation financing, Bank Indonesia is committed to supporting the implementation of anti-money laundering, terrorism financing prevention, and weapons of mass destruction proliferation financing prevention that is in accordance with the provisions of laws and regulations and the development of the application of international standards;
that strengthening the prevention of money laundering, terrorism financing, and weapons of mass destruction

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be022dbd-9aab-452b-abe5-8543b1226e4c","actionData","errors"]