[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdfd38ee-219f-41f1-80b1-72bd4deb0e03","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-02-21","effective_date","2014-02-27","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 3, BN.2019/NO.266, jdih.dephub. go.id : 19 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 1995 tentang Tatacara Tetap Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan Departemen Perhubungan.\n2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan. Maksud ditetapkannya pedoman ini adalah sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan dokumen penganggaran yang tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran meliputi penyusunan rencana kegiatan berdasarkan pagu kebutuhan, penyusunan rencana kerja berdasarkan pagu indikatif, penyusunan rencana kerja dan anggaran berdasarkan pagu anggaran, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran berdasarkan pagu alokasi anggaran. Prioritas pengalokasian anggaran meliputi dukungan terhadap sasaran prioritas pembangunan nasional, pemenuhan kebutuhan anggaran untuk biaya operasional mendasar, penyediaan dana pendamping, kegiatan lanjutan/penyelesaian pembangunan, pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan kontrak tahun jamak, pelayanan keperintisan dan kewajiban pelayanan publik, kegiatan perawatan dan pengoperasian infrastruktur perkeretaapian milik negara, pembangunan fasilitas keselamatan transportasi, pembangunan perhubungan dengan pertimbangan politis, pelaksanaan inpres dalam rangka percepatan pembangunan wilayah, pembangunan sumber daya manusia, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inovasi bidang perhubungan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permenhub No. 9 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Perhubungan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/104347/permenhub-no-9-tahun-2019","2e0afa24-b405-42fd-897a-a466c272f1bf","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION
NUMBER: PM. 3 OF 2014
ON
GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF WORK PLANS AND BUDGETS
WITHIN THE MINISTRY OF TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRANSPORTATION,

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 6 paragraph (5)
and Article 10 paragraph (7) of Government Regulation Number 90 of
2010 concerning the Preparation of Work Plans and Budgets
of State Ministries/Institutions, it is necessary to stipulate a Regulation
of the Minister of Transportation concerning Guidelines for the Preparation of Plans
Work and Budget of the Ministry of Transportation;

In view of:

Law Number 17 of 2003 concerning State Finance
(State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003
Number 47, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia
Number 4286);
Law Number 25 of 2004 concerning the System of
National

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdfd38ee-219f-41f1-80b1-72bd4deb0e03","actionData","errors"]