[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdf3348c-69f3-4e72-9ccf-eb76a6f3f61a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah","short_title","Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2018","number","7","year","2018","published_date","2018-06-26","effective_date","2018-06-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","0468a870-eecd-46a9-b97a-7e5641e786aa","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah","short_name","Permenkop UKM","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Kementerian Koperasi dan UKM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pola Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 7, BN.2018/No.824, peraturan.bpk.go.id : 15 hlm.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TENTANG Pola Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 496);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur pola tata kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan tata kelola LPDB-KUMKM dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016.

Tugas LPDB-KUMKM adalah melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai prinsip syariah kepada Koperasi dan UMKM. Fungsi LPDB-KUMKM meliputi penghimpunan pengembalian dana bergulir, pemberian pinjaman/pembiayaan, pemantauan dan evaluasi, pengkajian dan pengembangan, perbendaharaan dan akuntansi, pemeriksaan intern, dan tugas lain dari Menteri.

Pejabat Pengelola LPDB-KUMKM terdiri atas pimpinan BLU, pejabat pengelola keuangan, dan pejabat teknis. Dalam rangka pembinaan, dapat dibentuk Dewan Pengawas yang beranggotakan pejabat Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, dan tenaga ahli. Persyaratan pengangkatan Pejabat Pengelola meliputi persyaratan formal, materil, dan lain-lain, serta lulus uji kelayakan dan kepatutan. Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

LPDB-KUMKM wajib menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB), prosedur operasional standar, standar pelayanan minimum, usulan tarif layanan, petunjuk teknis, sistem akuntansi, pedoman pengelolaan piutang, dan laporan kinerja. Dalam pengelolaan keuangan, LPDB-KUMKM menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), pedoman pengelolaan kas, dan laporan keuangan. Dalam pengelolaan SDM, disusun peraturan tentang kepegawaian, tata cara pengisian formasi, kriteria pengisian formasi, pembinaan pegawai, dan disiplin pegawai.

Untuk transparansi, LPDB-KUMKM menerapkan sistem informasi teknologi, membentuk website, menerbitkan majalah dan media cetak, serta menyediakan layanan call centre.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2018","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/160785/permenkop-ukm-no-10-tahun-2018","ad3125e8-afb8-4b00-a3df-878516995f2c","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 07 OF 2018

CONCERNING

GOVERNANCE PATTERN OF THE COOPERATIVE ROLLING FUND MANAGEMENT INSTITUTION
AND MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to adjust the governance pattern of the Cooperative Rolling Fund Management Institution and Micro, Small and Medium Enterprises with the Regulation of the Minister of Finance Number 180/PMK.05/2016 concerning the Stipulation and Revocation of the Application of Public Service Agency Financial Management Pattern in Government Agency Work Units, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises concerning the Governance Pattern of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdf3348c-69f3-4e72-9ccf-eb76a6f3f61a","actionData","errors"]