[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdd85757-ab7f-40e5-9630-3b9ae3502f41","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2019","number","7","year","2019","published_date","2019-07-15","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara","place_of_enactment","Kefamenanu","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

jasa - retribusi - perubahan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2019/ No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah; bahwa dengan adanya penambahan obyek pelayanan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2016\r\ntentang Retribusi Jasa Usaha maka perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha \n Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Perda Kab. Timor Tengah Utara No. 7 tahun 2011 \n Peraturan tersebut berisi tentang perubahan pada pasal 27 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019. \n Peraturan yang diubah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha\r\n \n 13 halaman; 1 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 82).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Timor Tengah Utara. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta adanya penambahan obyek pelayanan yang belum diakomodir dalam peraturan sebelumnya, dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah dan efektivitas penerimaan daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan tarif retribusi untuk berbagai jasa usaha yang disediakan oleh dinas-dinas di Kabupaten Timor Tengah Utara, antara lain:

Dinas Pekerjaan Umum: Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa laboratorium dan pemakaian alat berat.
Dinas Peternakan: Retribusi untuk preparat ternak, pemeriksaan kesehatan ternak, pelayanan pengobatan, pembedahan, pertolongan kelahiran ternak, penanganan prolapsus uteri dan retensio uteri, pemeriksaan serologis dan parasitologi, jasa pemeriksaan kesehatan daging, dan pemeriksaan teknis dan kesehatan ternak antar daerah/pulau.
Dinas Pertanian dan Perkebunan: Retribusi pemakaian alat traktor, threser, motor air, dan pompa hama.
Dinas Perikanan: Retribusi sewa kapal penangkapan ikan dan alat tangkap ikan.
Dinas Perhubungan dan Infokom: Retribusi pemakaian fasilitas RSPD dan TV Binmaffo, serta sewa kendaraan.
Badan Keuangan dan Aset Daerah: Retribusi pemakaian tanah dan gedung milik pemerintah daerah, retribusi tempat pelelangan ikan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, dan retribusi penjualan hasil produksi daerah.

Peraturan ini secara rinci mengatur tarif untuk setiap jenis layanan yang disediakan, termasuk tarif untuk berbagai jenis pemeriksaan laboratorium, penggunaan alat berat, pengobatan ternak, sewa peralatan pertanian, sewa kapal, penggunaan fasilitas media, pemakaian tanah dan bangunan pemerintah daerah, serta retribusi di terminal dan tempat parkir.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perda Kab. Timor Tengah Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/309608/perda-kab-timor-tengah-utara-no-1-tahun-2024","4020358b-e2be-4e92-978b-aee6e4a4bd5a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[105],{"_94":106,"_96":107},"Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH CENTRAL TIMOR
PROVINCE OF EAST NUSA TENGGARA

REGIONAL REGULATION OF NORTH CENTRAL TIMOR REGENCY
NUMBER 7 OF 2019
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF NORTH CENTRAL
TIMOR REGENCY NUMBER 7 OF 2011 CONCERNING USER CHARGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH CENTRAL TIMOR,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, the implementation of Regional Tax and Regional Levy policies is fully delegated to the Regional Government;
that with the addition of service objects in Regional Regulation of North Central Timor Regency Number 7 of 2011 concerning User Charges as amended by Regional Regulation of North Central Timor Regency Number 9 of 2016 concerning User Charges, it is necessary to review it;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdd85757-ab7f-40e5-9630-3b9ae3502f41","actionData","errors"]