[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bdc1c9a4-0491-445b-9da2-7a1929e82181","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2026","number","1","year","2026","published_date","2026-01-22","effective_date","2026-02-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Standar Kegiatan Usaha - Standar Produk/Jasa - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Transportasi
2026
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 1, BN 2026 (71): 512 hlm.; jdih.kemenhub.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. \n Dasar hukum Permenhub ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2025; Perpres No. 173 Tahun 2024; dan Permenhub No. 4 Tahun 2025. \n Permenhub ini mengatur mengenai penetapan standar kegiatan usaha dan/ atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan perizman berusaha berbasis risiko sektor transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Perizinan berusaha berbasis risiko sektor transportasi dimaksud dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission). \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2026. \n Permenhub ini mengubah Permenhub No 12 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub No 13 Tahun 2023. \n Lampiran file 512 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.\n2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2026 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kebijakan ini bertujuan untuk menetapkan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor transportasi. Seluruh perizinan berusaha di sektor ini wajib dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS).\n\nSecara substansial, peraturan ini mengatur standar teknis, persyaratan perizinan, mekanisme verifikasi, serta kewajiban bagi pelaku usaha di berbagai subsektor transportasi. Subsektor yang diatur meliputi transportasi darat (angkutan orang dalam dan tidak dalam trayek, angkutan barang, angkutan limbah, serta perparkiran), transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, serta transportasi laut (kepelabuhanan, bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, keagenan kapal, salvage, dan pengelolaan kapal). Setiap kegiatan usaha diklasifikasikan berdasarkan skala usaha (mikro, kecil, menengah, besar) dengan pembagian kewenangan yang jelas antara Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali kota sesuai dengan wilayah operasionalnya. Pelaku usaha diwajibkan memenuhi standar pelayanan minimal, sistem manajemen keselamatan, serta kewajiban pelaporan berkala kepada pejabat pemberi izin.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.","revokes",[99,105],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","Permenhub No. 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Peyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/254438/permenhub-no-13-tahun-2023","f4d96420-f387-416b-b1e3-9c295980aaa7",{"_100":106,"_102":107,"_36":108},"Permenhub No. 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/169235/permenhub-no-12-tahun-2021","1a03f91f-4652-4bf7-bae9-3bbdc7f01120","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 1 OF 2026
ON
BUSINESS ACTIVITY STANDARDS AND/OR PRODUCT/SERVICE STANDARDS IN THE IMPLEMENTATION OF RISK-BASED BUSINESS LICENSING IN THE TRANSPORTATION SECTOR

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to implement the provisions of Article 5 paragraph (7) of Government Regulation Number 28 of 2025 on the Implementation of Risk-Based Business Licensing, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bdc1c9a4-0491-445b-9da2-7a1929e82181","actionData","errors"]