Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri yang mengatur standar kegiatan usaha dan produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Sektor Transportasi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Perhubungan ini menetapkan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor transportasi. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Penetapan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko sektor transportasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Pernyataan bahwa semua Peraturan Menteri yang mengatur standar kegiatan usaha dan produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Sektor Transportasi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
4. Pelaksanaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha di sektor transportasi dalam memperoleh perizinan berusaha yang sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usahanya.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri yang mengatur standar kegiatan usaha dan produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Sektor Transportasi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. 2. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(-)