[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd91f651-e628-4b1d-8a9e-b9a62683709f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG REKRUTMEN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018","number","10","year","2018","published_date","2018-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bontang","place_of_enactment","Bontang","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG REKRUTMEN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

REKRUTMEN-PENEMPATAN TENAGA KERJA
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2018 NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG REKRUTMEN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sehubungan adanya perubahan kebijakan terhadap pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal, maka perlu mengubah Peraturan Daerah yang telah ditetapkan; \r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja; \r\n \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU NO.7 Tahun 2000; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PERDA NO.1 Tahun 2009 \n Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada Pencari Kerja untuk memperoleh pekerjaan. Rekrutmen adalah serangkaian kegiatan mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk penempatan pada jabatan yang diperlukan. Untuk melaksanakan usaha peningkatan kompetensi Pencari Kerja, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja dan Perusahaan memberikan pelatihan kerja, dan pemagangan kepada Pencari Kerja yang terdaftar. Setiap Pemberi Kerja wajib melaporkan secara tertulis setiap ada dan/atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Kepala Perangkat Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018. \n Mengubah PERDA NO.1 Tahun 2009 \n 12 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018 mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja. Perubahan ini mencakup definisi istilah-istilah terkait ketenagakerjaan, persyaratan pendaftaran pencari kerja, dan kewajiban pemberi kerja.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan terhadap pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Definisi: Pasal 1 diubah untuk memperbarui definisi beberapa istilah kunci seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Wali Kota, Perangkat Daerah, Pencari Kerja, Pemberi Kerja, Perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia, Penyandang Disabilitas, Pekerja/Buruh, Kesempatan Kerja, Bursa Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja, Perusahaan, Pengusaha, Rekrutmen, Hasil Rekrutmen, Seleksi, Tenaga Kerja Asing, Pasar Kerja, Antar Kerja, Informasi Pasar Kerja, Pemilihan Jabatan, Analisa Jabatan.
Pendaftaran Pencari Kerja: Pasal 4 diubah untuk mengatur persyaratan pendaftaran pencari kerja di Perangkat Daerah, termasuk dokumen yang harus ditunjukkan atau diunggah. Pasal 5 mengatur pengesahan kartu tanda bukti pendaftaran dan masa berlakunya.
Pelatihan Kerja dan Pemagangan: Pasal 8 diubah untuk mengatur pelaksanaan pelatihan kerja dan pemagangan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja dan Perusahaan.
Laporan Lowongan Pekerjaan: Pasal 9 diubah untuk mewajibkan Pemberi Kerja melaporkan lowongan pekerjaan kepada Kepala Perangkat Daerah.
Keterlibatan Perangkat Daerah dalam Rekrutmen: Pasal 15A disisipkan untuk mewajibkan Pemberi Kerja melibatkan Perangkat Daerah dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Perencanaan Seleksi: Pasal 17 diubah untuk mewajibkan Pemberi Kerja menyampaikan perencanaan seleksi kepada Perangkat Daerah.
Pengayaan Materi Tes: Pasal 17A disisipkan untuk mewajibkan Pemberi Kerja melakukan pengayaan atau penjelasan tentang materi tes.
Penambahan Nilai untuk Tenaga Kerja Lokal: Pasal 18A disisipkan untuk memberikan penambahan nilai bagi calon tenaga kerja lokal.
Penggunaan Tenaga Kerja Lokal: Pasal 24 diubah untuk mengatur penggunaan tenaga kerja lokal dalam pekerjaan pemasangan mesin atau peralatan khusus. Pasal 24A disisipkan untuk mewajibkan Pemberi Kerja mempekerjakan tenaga kerja lokal paling sedikit 75%.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap Pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), Pasal 15A, Pasal 17, Pasal 17A ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A, dan Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatalan persetujuan, dan/atau penghentian sementara seluruh alat produksi dan/atau pekerjaan dan denda berupa uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Kota Bontang No. 1 Tahun 2009 tentang Rekrutmen Dan Penempatan Tenaga KerjaPERDA NO.1 Tahun 2009 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/71954/perda-kota-bontang-no-1-tahun-2009","7149cc67-f1e1-453d-a6b1-ac4e227de6c0","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BONTANG
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BONTANG CITY
NUMBER 10 OF 2018
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 1 OF 2009 CONCERNING
RECRUITMENT AND MANPOWER PLACEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BONTANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in connection with changes in policies regarding
the implementation of manpower placement and in order to
provide protection for local manpower,
it is necessary to amend the Regional Regulation that has been
stipulated;
that based on the considerations as intended
in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation
concerning Amendment to Regional Regulation Number 1 of Year
2009 concerning Recruitment and Manpower Placement;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia;
Law Number 47 of 1999 concerning
Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd91f651-e628-4b1d-8a9e-b9a62683709f","actionData","errors"]