[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd375aeb-53b0-4687-896f-8c7c4f84a604","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016","number","19","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERANGKAT DESA - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2016/No. 19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang\r\nPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan\r\nPemberhentian Perangkat Desa; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengangkatan perangkat desa, masa tugas perangkat desa, kesejahteraan perangkat desa, larangan, pemberhentian perangkat desa, kekosongan jabatan perangkat desa, unsur staf perangkat desa, pakaian dinas dan atribut perangkat desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, pengawasan, biaya pengangkatan, sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. \n Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 dicabut. \n 16 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 197).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Sukoharjo. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n- **Persyaratan Pengangkatan:** Warga desa dengan pendidikan minimal sekolah menengah umum atau sederajat, usia 20-42 tahun, dan memenuhi persyaratan administrasi serta kompetensi.\n- **Mekanisme Pengangkatan:** Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa, penjaringan dan penyaringan bakal calon, konsultasi dengan Camat, penerbitan Keputusan Kepala Desa, dan pelantikan.\n- **Masa Tugas:** Berakhir pada usia 60 tahun.\n- **Kesejahteraan:** Penghasilan tetap, jaminan kesehatan, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah dari APB Desa.\n- **Larangan:** Serangkaian larangan bagi Perangkat Desa untuk mencegah konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan diskriminatif.\n- **Pemberhentian:** Diatur mengenai kondisi pemberhentian dan pemberhentian sementara Perangkat Desa, serta mekanisme konsultasi dengan Camat.\n- **Kekosongan Jabatan:** Pengisian jabatan yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas.","transitional_provisions","1. Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.\n2. Perangkat Desa yang telah melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat kembali untuk melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.\n3. Pengangkatan kembali Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku surut bagi Perangkat Desa yang telah diberhentikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.","sanctions","1. Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Sukoharjo No. 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/244982/perda-kab-sukoharjo-no-5-tahun-2006","61226ebe-40cd-4159-aefb-638858d673ef","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKOHARJO
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 19 OF 2016
CONCERNING
APPOINTMENT AND DISMISSAL OF VILLAGE APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

REGENT OF SUKOHARJO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 13 of the Regulation Minister of Home Affairs Number 83 of 2015 concerning Appointment and Dismissal of Village Apparatus, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding Appointment and Dismissal of Village Apparatus; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 13 of 1950 concerning Formation of Regency Regions within the Central Java Province; \n Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Laws and Regulations (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 82, Supplement to the State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd375aeb-53b0-4687-896f-8c7c4f84a604","actionData","errors"]