[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd01617e-8254-4f0a-acec-cefd77b725a7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /POJK.04/2015 Tahun 2015","number","57 /POJK.04/2015","year","2015","published_date","2015-12-23","effective_date","2015-12-29","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"feb8f454-1631-42b4-a835-e67ae0546d27","Pasar Modal & Bursa Komoditi","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 57 /POJK.04/2015, LN.2015/NO.408, TLN NO.5826 , Jdih.ojk.go.id: 13 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-153/BL/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek, beserta Peraturan Nomor X.F.4 yang merupakan lampirannya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur mengenai kewajiban pelaporan bagi Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan yang wajib disampaikan meliputi perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, perubahan terkait analis, perubahan struktur organisasi, prosedur dan standar operasi, perubahan terkait alamat usaha, identitas perusahaan, anggaran dasar, Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA), Daftar Khusus terkait pemegang saham, agenda dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), laporan keuangan tahunan yang disertai laporan akuntan, serta laporan kegiatan operasional secara berkala.\n\nLaporan keuangan tahunan wajib memenuhi persyaratan yang meliputi penyajian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan harus disajikan dalam bahasa Indonesia, secara perbandingan dengan periode sebelumnya, dan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal yang ditetapkan OJK.\n\nLaporan kegiatan operasional wajib memuat informasi mengenai peringkat yang dikeluarkan berdasarkan permintaan atau tidak berdasarkan permintaan suatu pihak, termasuk identitas pihak yang meminta pemeringkatan, nama pihak yang diperingkat, hasil peringkat, dan jangka waktu perjanjian pemeringkatan. Perusahaan Pemeringkat Efek juga wajib menyediakan akses bagi OJK untuk mendapatkan data dan informasi terkait penetapan suatu peringkat.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan peraturan ini.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.\n3. Otoritas Jasa Keuangan juga dapat melakukan tindakan tertentu terhadap pelanggaran ketentuan peraturan ini.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Peraturan OJK No. 24/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Kegiatan Perusahaan Pemeringkat Efek","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/227277/peraturan-ojk-no-24pojk042021-tahun-2021","53ba2fb7-9113-4dfa-9baf-4b264a9d0c27","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
NUMBER 57/POJK.04/2015
ON
REPORT OF RATING AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, then since December 31, 2012 the functions, duties, and authorities for regulating and supervising financial services activities in the Capital Market sector including Rating Agencies have been transferred from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency to the Financial Services Authority;
that in order to provide clarity and certainty regarding the regulation of Rating Agency reports, the regulations regarding Rating Agency Reports issued before the establishment of the Financial Services Authority need to be amended into Financial Services Authority Regulations;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd01617e-8254-4f0a-acec-cefd77b725a7","actionData","errors"]