[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bcc2d349-5d3d-4ae0-b166-806c76e5d0d1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1986","number","19","year","1986","published_date","1986-04-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1986
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 19, LN.1986/NO.25, TLN NO.3332, LL DITJEN PP : 8 HLM.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 1986. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976, sejalan dengan perubahan yang dilakukan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan partai politik dan golongan karya sesuai dengan asas Pancasila dan tujuan nasional.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan bahwa Partai Politik dan Golongan Karya harus berasaskan Pancasila dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Partai Politik dan Golongan Karya juga berperan dalam pembangunan nasional dan pelaksanaan Pemilihan Umum. Keanggotaan bersifat terbuka bagi Warga Negara Indonesia, dan pengurusan diatur sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing organisasi. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan bantuan Menteri Dalam Negeri.

","transitional_provisions","1. Partai Politik dan Golongan Karya wajib melaporkan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Undang-undang selambat-lambatnya tanggal 19 Pebruari 1986 kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 7 huruf a, dan Pasal 12 Undang-undang dapat dikenai sanksi berupa peringatan/teguran oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.\n2. Jika peringatan/teguran tidak diindahkan, dapat dilakukan pembekuan Pengurus Tingkat Pusat oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PP No. 9 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/67428/pp-no-9-tahun-1976","7b10b408-2a7f-441d-bbe9-e5c20950f970","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 19 OF 1986

ON
IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 3 OF 1975
ON POLITICAL PARTIES AND FUNCTIONAL GROUPS AS
AMENDED BY LAW NUMBER 3 OF 1985

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 3 of 1985 on Amendments to Law Number 3 of 1975 on Political Parties and Functional Groups, it is deemed necessary to replace Government Regulation Number 9 of 1976 on the Implementation of Law Number 3 of 1975 and to stipulate a Government Regulation as the implementation of Law Number 3 of 1975 on Political Parties and Functional Groups as amended by Law Number 3 of 1985;

Bearing in Mind:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution;
Law Number 3 of 1975 on Political Parties and Functional Groups (State Gazette of 1975 Number 32, Supplement to the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bcc2d349-5d3d-4ae0-b166-806c76e5d0d1","actionData","errors"]