[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc7c4dee-63f9-4b68-b18f-ea5b7222c433","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 5 Tahun 2010","number","5","year","2010","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Maluku","place_of_enactment","Ambon","theme","Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2010/5,TLD NO.5, LL PROVINSI MALUKU: 22HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2007; UU No. 31 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010; PERDAPROMAL No. 03 Tahun 2007, \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Surat Pemberitahuan, Penetapan Pajak dan Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan, Kadaluwarsa Penagihan, Pembagian Hasil Penerimaan Pajak, Insentif Pemungutan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan, Keberatan, Gugatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Ketentuan Khusus, Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidka berlaku lagi. \n 23 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) diterbitkan sebagai respons terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan tujuan untuk menata kembali sistem perpajakan daerah agar lebih sederhana, adil, efektif, dan efisien, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung otonomi daerah.

Peraturan ini mengatur tentang PBB-KB, meliputi nama pajak, objek pajak (bahan bakar kendaraan bermotor seperti bensin, solar, dan gas), subjek pajak (konsumen bahan bakar), dan wajib pajak (orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar). Pemungutan pajak dilakukan oleh penyedia bahan bakar (produsen dan/atau importir).

Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual bahan bakar sebelum dikenakan PPN, dengan tarif sebesar 7,5% untuk umum dan kendaraan bukan umum. Pemerintah dapat mengubah tarif melalui Peraturan Presiden. Penyedia bahan bakar wajib mendaftarkan diri ke Dinas Pendapatan Daerah, yang kemudian menerbitkan Surat Keputusan sebagai Pemungut Pajak.

Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan (SPBU dan penyalur lainnya), masa pajak (1 bulan kalender), kewajiban mengisi dan menyampaikan SPTPD, serta tata cara pembayaran dan penagihan pajak. Wajib pajak wajib menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan pajak terutang sendiri. Peraturan ini juga mengatur pembagian hasil penerimaan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang diketahui dari wajib pajak dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,00.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya merahasiakan hal yang diketahui dari wajib pajak dipidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Prov. Maluku No. 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/11530/perda-prov-maluku-no-1-tahun-2016","17e3f2da-8e67-4462-b96d-f9c5f21309c3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MALUKU PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF MALUKU PROVINCE
NUMBER: 05 YEAR 2010
CONCERNING
MOTOR VEHICLE FUEL TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF MALUKU,

Considering:

that Motor Vehicle Fuel Tax is an important source of Local Own-Source Revenue to finance the administration of government and public services to strengthen real and responsible regional autonomy;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, the Regional Regulation of Maluku Province Number 05 of 2004 concerning Motor Vehicle Fuel Tax needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation of Maluku Province concerning Motor Vehicle Fuel Tax.

In view of:

Law Number 20 of 1958 concerning Stipulation of Emergency Law Number 22 of 1957 concerning Establishment of Level I Autonomous Region of Maluku (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc7c4dee-63f9-4b68-b18f-ea5b7222c433","actionData","errors"]