[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc6d2485-7b69-4f71-bb04-ab7eee53f2ee","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.06/2021","number","15/PMK.06/2021","year","2021","published_date","2021-02-08","effective_date","2021-02-09","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"193753c5-a731-40ce-a1e2-9283553b49dd","Utang, Piutang & Hibah Negara","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELESAIAN PIUTANG– PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA – MEKANISME CRASH PROGRAM
2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 15/PMK.06/2021, BN.2021/NO. 122, https:jdih.kemenkeu.go.id : 19 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah dengan jumlah sampai dengan Rp1.000.000.000,00 dan untuk memperingan penanggung utang di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash ProgramTahun Anggaran 2021. \n Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 49 Prp Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No.156, TLN No.2104), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN N0.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916),UU 9 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.239, TLN No.6570), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745), Permenkeu RI 163/PMK.06/2020 (BN Tahun 2020 No.1225).\r\n \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:\r\nPenyelesaian Piutang Negara pada Instansi Pemerintah dalam Peraturan Menteri ini dilakukan dengan mekanisme Crash Program secara nasional yang dikoordinasikan oleh Menteri. Pelaksanaan Crash Program secara teknis dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, berupa pemberian keringanan utang atau moratorium Tindakan Hukum atas Piutang Negara. Penanggung Utang yang dapat diberikan Crash Program merupakan Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala KPKNL dan diterima secara lengkap paling lambat tanggal 1 Desember 2021. Penanggung Utang yang telah diberikan persetujuan pemberian keringanan utang harus melunasi kewajibannya paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat persetujuan ditetapkan. Bentuk Moratorium Tindakan Hukum atas Piutang Negara yang diberikan berupa penundaan penyitaan barang jaminan/harta kekayaan lain, penundaan pelaksanaan lelang, dan/atau penundaan paksa badan, sampai dengan status bencana nasional mengenai pandemi Covid19 dinyatakan berakhir oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian piutang instansi pemerintah yang diurus /dikelola oleh PUPN /DJKN dengan mekanisme Crash Program, terkait dengan prosedur, tata cara dan persyaratan pemberian\r\nkeringanan utang sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2021. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:\r\na. Permenkeu RI 99/PMK.06/2015 (BN Tahun 2015 Nomor 777); dan\r\nb. Permenkeu RI 75/PMK.06/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 680),\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 31 HLM. Lampiran Halaman 20 - 31. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Dikelola/Diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 777);\n2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.06/2016 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Dikelola/Diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 680).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang penyelesaian piutang instansi pemerintah yang diurus atau dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui mekanisme *crash program* pada tahun anggaran 2021. \n\n*Crash program* ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian piutang negara dan meringankan beban penanggung utang selama pandemi COVID-19. Program ini mencakup pemberian keringanan utang dan moratorium tindakan hukum atas piutang negara.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Kriteria Piutang yang Dapat Diselesaikan:** Piutang yang dapat diselesaikan melalui *crash program* meliputi piutang terhadap UMKM dengan pagu kredit maksimal Rp5.000.000.000, KPR RS/RSS dengan pagu kredit maksimal Rp100.000.000, dan piutang instansi pemerintah dengan sisa kewajiban maksimal Rp1.000.000.000 yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN sampai dengan 31 Desember 2020.\n2. **Pengecualian:** Piutang yang dikecualikan dari *crash program* antara lain piutang yang berasal dari TGR/TP (kecuali penanggung utang telah pensiun atau golongan III/a ke bawah), piutang yang berasal dari ikatan dinas, piutang dari aset kredit eks BDL, dan piutang yang memiliki jaminan penyelesaian utang yang efektif.\n3. **Mekanisme Pelaksanaan:** Pelaksanaan *crash program* dikoordinasikan secara nasional oleh Menteri Keuangan dan secara teknis oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kepala KPKNL bertugas menyelesaikan piutang negara dan berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan *crash program*.\n4. **Keringanan Utang:** Keringanan utang meliputi penghapusan seluruh sisa utang bunga, denda, dan biaya lainnya, serta pemberian keringanan utang pokok sebesar 35% (jika ada jaminan tanah/bangunan) atau 60% (jika tidak ada jaminan tanah/bangunan). Tambahan keringanan diberikan jika pelunasan dilakukan dalam periode waktu tertentu (Juni, Juli-September, Oktober-Desember 2021).\n5. **Moratorium Tindakan Hukum:** Moratorium tindakan hukum diberikan kepada penanggung utang yang terdampak pandemi COVID-19, berupa penundaan penyitaan, lelang, dan paksa badan sampai status bencana nasional COVID-19 dicabut.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92,98],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PMK No. 75/PMK.06/2016 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/145294/pmk-no-75pmk062016","abe3d8f2-9271-4da3-83e9-e57022718550",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PMK No. 99/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/115478/pmk-no-99pmk062015","9f1ec475-58ba-4fe6-832b-2a37c119347b","revoked_by",[104],{"_93":105,"_95":106,"_36":107},"PMK No. 11/PMK.06/2022 tentang Penyelesaian Piutang lnstansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Angaran 2022","https://peraturan.bpk.go.id/Details/214744/pmk-no-11pmk062022","e8f51ecd-ecba-42b9-9d38-57d383ff6af0","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15/PMK.06/2021
REGARDING
SETTLEMENT OF GOVERNMENT AGENCY RECEIVABLES
MANAGED/ADMINISTERED BY THE COMMITTEE FOR STATE RECEIVABLES
/DIRECTORATE GENERAL OF STATE ASSETS THROUGH
CRASH PROGRAM MECHANISM
FISCAL YEAR 2021

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 39
paragraph (2) of Law Number 9 of 2020 concerning
the State Budget for Fiscal Year
2021, it is necessary to regulate the procedures for settlement of
government agency receivables managed/administered by\nthe Committee for State Receivables/Directorate General of\nState Assets, especially receivables from micro,\nsmall, medium enterprises, and receivables in the form of credit\nfor simple houses/very simple houses,\nas well as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc6d2485-7b69-4f71-bb04-ab7eee53f2ee","actionData","errors"]