[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc6bea70-42e0-4e93-b54f-a2bd9fc49b2a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pengelolaan Kumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 Tahun 2023","number","121","year","2023","published_date","2023-11-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"838bc8ef-b164-4834-91fe-d481f32be6d2","Kepolisian & Ketertiban",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaporan Pengelolaan Kumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelaporan-kepegawaian
2023
Peraturan Menteri Keuangan NO. 121, BN.2023 (925)/38 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Pelaporan Pengelolaan Kumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n a. \t\tbahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang \tPerbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku \t Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan\t\t\tkebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran\t\tnegara dan melakukan pengendalian pelaksanaan\t\tanggaran negara;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, dan untuk simplifikasi pengaturan mengenai pelaporan pengelolaan akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, serta Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, badan pengelola, pelaporan, pemantauan dan evaluasi dan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023. \n Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.02/2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.02/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 38 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.02/2019 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1486);\n2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.02/2019 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1487).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 Tahun 2023 ini ditetapkan untuk menyederhanakan pengaturan pelaporan pengelolaan akumulasi iuran pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan dana pensiun dilakukan secara transparan dan akuntabel. Badan Pengelola diwajibkan untuk membuat laporan berkala yang mencakup laporan tahunan, semesteran, dan bulanan. Laporan tersebut harus memuat aspek operasional, keuangan, investasi, dan pembayaran belanja pensiun. Selain itu, laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik yang berizin dan berpengalaman. Penyampaian laporan dilakukan secara online melalui sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun, kecuali dalam kondisi tertentu yang menghalangi. Kementerian Keuangan berwenang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana pensiun ini.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal penyampaian laporan tahunan dan laporan semesteran terlambat, Badan Pengelola dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 per hari keterlambatan, maksimal Rp360.000.000,00.\n2. Keterlambatan penyampaian laporan bulanan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.","revokes",[95,101],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PMK No. 170/PMK.02/2019 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128293/pmk-no-170pmk022019","cb4dcfd5-da48-4fce-a519-f8711856efb6",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"PMK No. 169/PMK.02/2019 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128292/pmk-no-169pmk022019","f2a27788-cef9-4086-ba0b-6ee8ee8b3d4c","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 121 OF 2023
CONCERNING
REPORTING ON THE MANAGEMENT OF ACCUMULATED PENSION CONTRIBUTIONS OF CIVIL SERVANTS,
STATE OFFICIALS, MEMBERS OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMED FORCES, AND
MEMBERS OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc6bea70-42e0-4e93-b54f-a2bd9fc49b2a","actionData","errors"]