[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc3aec77-06ae-4aaf-beff-7b7d6ba4f94c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan Dan Pembentukan Daerah \r\nMaluku Tengah Dan Daerah Maluku Tenggara","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1952","number","35","year","1952","published_date","1952-08-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembubaran Daerah Maluku Selatan Dan Pembentukan Daerah \r\nMaluku Tengah Dan Daerah Maluku Tenggara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1952
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 35, LN. 1952/49, TLN No 264, LL BPHN :7 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pembubaran Daerah Maluku Selatan Dan Pembentukan Daerah \r\nMaluku Tengah Dan Daerah Maluku Tenggara\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 1952. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pembentukan Daerah Maluku Selatan yang tercantum dalam Peraturan Presiden N.I.T. tertanggal 23 Agustus 1948 No. 3/Pr.V/48 (Lembaran N.I.Τ. No. 30 tahun 1948);\n2. Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 26 Maret 1952 Nr Des. 1/2/49 tahun 1952.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk membubarkan Daerah Maluku Selatan dan membentuk dua daerah otonom baru, yaitu Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara. Pembentukan ini dilakukan untuk memenuhi keinginan rakyat dan memperbaiki susunan serta penyelenggaraan pemerintahan. Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara diberikan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kedudukan pemerintahan Daerah Maluku Tengah ditetapkan di Amahai, sedangkan Daerah Maluku Tenggara di Tual. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing daerah terdiri dari 20 anggota, dan penyusunan DPRD diatur oleh Menteri Dalam Negeri hingga ada undang-undang pemilihan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam berbagai urusan seperti tata usaha, pemerintahan umum, pengairan, pertanian, perikanan, kehutanan, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pemerintah Daerah juga berhak mengadakan pajak daerah dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.","transitional_provisions","1. Peraturan-peraturan Daerah Maluku Selatan, sepanjang peraturan itu berlaku bagi tiap-tiap Daerah untuk sementara berlaku sebagai peraturan-peraturan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara, hingga diganti dengan peraturan Daerah yang bersangkutan.\n2. Peraturan-peraturan termaksud dalam ayat (1) tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari mulai berlakunya peraturan ini.\n3. Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pemerintah Pusat dimaksud dalam Undang-undang N.I.T. Nr 44 tahun 1950 pasal-pasal 21 ayat 2; 23 ayat 2 dan 3; 26; 30 ayat 2 dan 3; 31; 32 dan 33 untuk sementara diserahkan kepada Gubernur Propinsi Maluku sampai ada ketentuan lain.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","1.Peraturan Pembentukan Daerah Maluku Selatan yang tercantum dalam Peraturan Presiden N.I.T. tertanggal 23 Agustus 1948 No. 3/Pr.V/48 (Lembaran N.I.T. No. 30 tahun 1948); 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 26 Maret 1952 Nr Des. 1/2/49 tahun 1952;","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[107],{"_93":108,"_95":109,"_36":110},"PP No. 3 Tahun 1953 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 (Peraturan Tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara, Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 49)","https://peraturan.bpk.go.id/Details/77710/pp-no-3-tahun-1953","632b50c7-4ae2-4e0e-8043-435a7d6fd350","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 35 OF 1952
CONCERNING
THE DISSOLUTION OF THE SOUTH MALUKU REGION AND THE ESTABLISHMENT OF THE CENTRAL MALUKU REGION AND THE SOUTHEAST MALUKU REGION

President of the Republic of Indonesia,

Considering:

that to fulfill the wishes of the people and to make improvements in the structure of the instruments and the administration of government, it is necessary to dissolve the South Maluku Region and divide its territory into regions that are formed as regions entitled to manage and administer their own households;
that in connection with consideration sub a of the N.I.T. Presidential Regulation dated August 23, 1948 No. 3/Pr. V/48 (N.I.T. Gazette No. 30 of 1948) concerning the formation of the South Maluku Region and the Decree of the Minister of Home Affairs dated March 26, 1952 Nr Des. 1/2/49 of 1952 concerning the freezing of the Region, it is necessary to cancel;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc3aec77-06ae-4aaf-beff-7b7d6ba4f94c","actionData","errors"]