[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc0eccf1-c5e2-4e7b-8895-9ddf4d613950","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.09/2009 Tahun 2009 tentang Penggunaan Metode Pemeringkatan Hukuman Disiplin dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.09/2009","number","213/PMK.09/2009","year","2009","published_date","2009-12-14","effective_date","2009-12-29","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penggunaan Metode Pemeringkatan Hukuman Disiplin dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 213/PMK.09/2009, BN 2009/ NO 491; https://peraturan.go.id/ : 6 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Penggunaan Metode Pemeringkatan Hukuman Disiplin dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2009. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang penggunaan Metode Pemeringkatan Hukuman Disiplin (MPHD) di lingkungan Departemen Keuangan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan aparat yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta untuk memberikan hukuman yang setimpal dan konsisten bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanggar disiplin.

Tujuan dari MPHD adalah memberikan petunjuk bagi pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat fungsional auditor dalam memilih tingkat dan jenis hukuman disiplin yang sesuai dengan kesalahan pegawai atas penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran ketentuan yang berlaku. Penjatuhan hukuman disiplin ditentukan berdasarkan unsur-unsur utama pelanggaran dan unsur-unsur penunjang (hal-hal yang meringankan dan memberatkan).

Metode pemeringkatan menggunakan penilaian dengan angka (scoring) untuk menentukan pemeringkatan hukuman disiplin. Pejabat pemeriksa menyampaikan usulan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat yang berwenang menghukum, yang kemudian menjadi dasar dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Usulan tersebut dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan/atau dokumen pendukung lainnya.

MPHD yang digunakan dalam penjatuhan hukuman disiplin adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PMK No. 124/PMK.09/2011 tentang Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173669/pmk-no-124pmk092011","5cd787fa-3b2b-4200-9a9c-d0e6caef1b32","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.491, 2009
DEPARTMENT OF FINANCE. Method. Disciplinary Punishment.

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE
NUMBER 213/PMK.09/2009
ABOUT
THE USE OF DISCIPLINARY PUNISHMENT RANKING METHOD
IN THE CONTEXT OF IMPOSING DISCIPLINARY PUNISHMENT ON EMPLOYEES
CIVIL SERVANTS WITHIN THE DEPARTMENT OF FINANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in Government Regulation Number 30 of 1980 concerning Civil Servant Discipline Regulations, it is regulated that every Civil Servant who commits a disciplinary violation shall be subject to disciplinary punishment by the authorized official;
that in the context of imposing disciplinary punishment on Civil Servants within the Department of Finance who violate the obligations and prohibitions of Civil Servants stipulated in Government Regulation Number 30 of 1980, a Disciplinary Punishment Ranking

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc0eccf1-c5e2-4e7b-8895-9ddf4d613950","actionData","errors"]