[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bae14348-0b7a-4990-9af0-5554007797d0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2011","number","9","year","2011","published_date","2011-06-20","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Pengelolaan Usaha Pertambangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN - USAHA - PERTAMBANGAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2011/9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Usaha Pertambangan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;\r\nbahwa dengan ditetapkannya Undang-\r\nUndang Nomor 4 Tahun 2009 \r\nbahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2003\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan; \n Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-\r\nUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)\r\nUndang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)\r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 \r\nUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 12)\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 \n peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, wilayah pertambangan, usaha pertambangan, izin usaha pertambangan, izin pertambahan rakyat, hak dan kewajiban, penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan, berakhirnya izin usaha pertambangan, penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan, reklamasi lahan bekas tambang, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, sanksi adminnistratif, ketentuan pidana, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2011. \n 39 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan usaha pertambangan di Kabupaten Bandung. Latar belakangnya adalah untuk menjamin kesinambungan bahan tambang dan mengelola potensi bahan tambang secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pengaturan Wilayah Pertambangan (WP) yang terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Kriteria dan prosedur penetapan WPR oleh Bupati.
Penggolongan usaha pertambangan mineral berdasarkan jenis mineral (radioaktif, logam, bukan logam, bukan logam jenis tertentu, dan batuan).
Pengaturan mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Persyaratan dan tahapan pemberian IUP (Eksplorasi dan Operasi Produksi) kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan.
Jangka waktu dan luas wilayah untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi berdasarkan jenis mineral.
Ketentuan mengenai hak dan kewajiban pemegang IUP dan IPR, termasuk kewajiban terkait pendapatan negara/daerah, pelaporan, penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan masyarakat setempat.
Pengaturan mengenai penghentian sementara kegiatan IUP dan IPR dalam kondisi tertentu (keadaan kahar, kondisi lingkungan).
Ketentuan mengenai berakhirnya IUP dan IPR (dikembalikan, dicabut, habis masa berlaku) serta kewajiban yang harus dipenuhi setelahnya.
Pengaturan mengenai penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan.
Kewajiban reklamasi lahan bekas tambang dan pemeliharaan lingkungan.
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan izin pengelolaan pertambangan dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kab. Bandung No. 4 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/85317/perda-kab-bandung-no-4-tahun-2017","e1d18812-fc67-417c-884e-2b2195a4af12","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANDUNG REGENCY
NUMBER 9 OF 2011

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 9 OF 2011
CONCERNING
MANAGEMENT OF MINING BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANDUNG,

Considering:

that in order to ensure the sustainability of mined materials which are non-renewable natural resources, it is necessary to regulate their management so that available reserves can be utilized optimally and wisely, guided by sustainable and environmentally sound regional development;
that with the enactment of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, regulations in the mining sector are needed to independently manage and cultivate the potential of mined materials in a reliable, transparent, competitive, efficient, and environmentally sound manner, in order to ensure sustainable regional development;
that Regional Regulation of Bandung Regency Number 8 of 2003 concerning Management of General Mining

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bae14348-0b7a-4990-9af0-5554007797d0","actionData","errors"]