[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","badf6e0d-e50b-42f1-a45a-36739f80f14e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Penyesuaian/Inpassing","short_title","Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2017","number","6","year","2017","published_date","2017-03-15","effective_date","2017-03-21","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","54e6bd18-cf1c-4668-a41d-325635fe7483","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan","short_name","Perka BPKP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Penyesuaian/Inpassing","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NO. 6, BN 2017/ NO 439; PERATURAN.GO.ID; 33 HLM
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan TENTANG Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Penyesuaian/Inpassing
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya\n2. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mengatur tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) melalui mekanisme penyesuaian/inpassing. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. *Persyaratan Penyesuaian/Inpassing*: PNS yang dapat diangkat ke dalam JFA melalui penyesuaian adalah pejabat pelaksana yang menjalankan tugas pengawasan di lingkungan APIP, pejabat pelaksana yang masih menjalankan tugas sesuai formasi JFA dan telah mendapatkan kenaikan pangkat, pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas di lingkungan APIP yang memiliki pengalaman dalam tugas pengawasan minimal 2 tahun, atau auditor yang dibebaskan sementara dari JFA.\n2. *Penetapan Kebutuhan*: Pelaksanaan penyesuaian harus didasarkan pada kebutuhan JFA yang ada dalam e-formasi dan mempertimbangkan keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS.\n3. *Pengusulan Penyesuaian*: Proses pengusulan pengangkatan ke dalam JFA meliputi pengajuan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti fotokopi ijazah, SK pengangkatan, sertifikat lulus diklat, dan surat pernyataan.\n4. *Pelaksanaan Uji Kompetensi*: PNS yang akan diangkat dalam JFA melalui penyesuaian diharuskan mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat auditor.\n5. *Pengangkatan*: Pusat Pembinaan JFA menyiapkan surat persetujuan teknis pengangkatan ke dalam JFA yang ditandatangani oleh Kepala BPKP. PPK kemudian mengangkat auditor secara kolektif setelah memperoleh persetujuan teknis.\n6. *Kenaikan Pangkat dan Jabatan*: PNS yang telah diangkat menjadi auditor melalui penyesuaian, berlaku ketentuan kenaikan pangkat dan jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai JFA.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan BPKP No. 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Penyesuaian/Inpassing","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/228531/peraturan-bpkp-no-9-tahun-2019","ad4b82ac-0dd1-4790-b7cb-ace28e1b2341","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.439, 2017
BPKP. Inpassing. Functional Position of Auditor.

REGULATION
HEAD OF THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY
NUMBER 6 OF 2017
CONCERNING
APPOINTMENT OF CIVIL SERVANTS IN
FUNCTIONAL POSITION OF AUDITOR THROUGH ADJUSTMENT/INPASSING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY,

\n\n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 2 paragraph (6) of the Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 26 of 2016 concerning the Appointment of Civil Servants in Functional Positions through Adjustment/Inpassing, it is necessary to stipulate a Regulation of the Head of the Financial and Development Supervisory Agency concerning the Appointment of Civil Servants in the Functional Position of Auditor through Adjustment/Inpassing;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=badf6e0d-e50b-42f1-a45a-36739f80f14e","actionData","errors"]