Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan ini mencabut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 439).

Peraturan Badan ini mengatur tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) melalui penyesuaian/inpassing. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018.

Ketentuan Substansial:

1. Kriteria PNS yang dapat diangkat:
   • Pejabat pelaksana yang menjalankan tugas di bidang JFA di lingkungan APIP.
   • Pejabat pelaksana yang menjalankan tugas sesuai formasi JFA dan telah naik pangkat.
   • Pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas di lingkungan APIP yang memiliki kesesuaian dengan bidang tugas JFA.
   • PNS yang dibebaskan sementara dari JFA karena tidak dapat memenuhi angka kredit.
2. Jenjang Jabatan:
   • Auditor Terampil (Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia).
   • Auditor Ahli (Pertama, Muda, Madya).
3. Persyaratan Pengangkatan:
   • Auditor Terampil: Diploma III, pangkat minimal Pengatur II/c, pengalaman 2 tahun di bidang JFA, lulus uji kompetensi, nilai prestasi kerja baik, usia maksimal 56 tahun, tidak pernah diberhentikan dari JFA.
   • Auditor Ahli: Diploma IV/S1, pangkat minimal Penata Muda III/a, pengalaman 2 tahun di bidang JFA, lulus uji kompetensi, nilai prestasi kerja baik, usia maksimal 56 tahun (Auditor Pertama/Muda) atau 58 tahun (Auditor Madya), tidak pernah diberhentikan dari JFA.
4. Tata Cara Pengangkatan:
   • Penyusunan kebutuhan JFA dan peta jabatan oleh Instansi Pemerintah.
   • Penyampaian usulan penyesuaian/inpassing kepada BPKP.
   • Verifikasi dan validasi dokumen usulan oleh BPKP.
   • Penetapan peserta uji kompetensi oleh BPKP.
   • Pelaksanaan uji kompetensi oleh BPKP.
   • Penetapan rekomendasi pengangkatan dalam JFA oleh BPKP.
   • Pengangkatan dalam JFA oleh PPK.
   • Pelaporan pelaksanaan pengangkatan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai kenaikan pangkat dan jabatan setelah penyesuaian/inpassing.

1. PNS yang telah diberikan persetujuan teknis pengangkatan dalam JFA melalui penyesuaian/inpassing berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tetap dapat diangkat dalam JFA. 2. Dalam hal PNS sebagaimana ayat (1) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum diangkat dalam JFA berlaku ketentuan sebagai berikut: a. rekomendasi pengangkatan dalam JFA melalui penyesuaian/inpassing dinyatakan tidak berlaku; dan b. sertifikat yang diperoleh melalui uji kompetensi dalam rangka penyesuaian/inpassing dinyatakan tidak berlaku.

(-)