[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bad068a8-8e89-4905-acee-20dfe1100660","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2024 tentang tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2025","number","11","year","2025","published_date","2025-10-08","effective_date","2025-10-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2024 tentang tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kelas Jabatan - Kementerian Perhubungan - perubahan
2025
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 11, BN 2025 (852): 4 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2024 tentang tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n Dengan bertambahnya beban serta tanggung jawab terhadap pengawasan dan pelayanan di bidang transportasi pada sejumlah jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. \n Dasar Hukum Permenhub ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 119 Tahun 2018; Perpres No. 173 Tahun 2024; Permen PANRB No. 34 Tahun 2011; Permenhub No. 101 Tahun 2011; Permen PANRB No. 39 Tahun 2013; dan Permenhub No. 4 Tahun 2025. \n Permenhub ini mengubah beberapa ketentuan dalam Permenhub No. 1 Tahun 2024. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2025. \n Permenhub ini mengubah Permenhub No. 1 Tahun 2024. \n Lampiran file: 101 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2025 diterbitkan sebagai respons atas peningkatan beban kerja dan tanggung jawab pengawasan serta pelayanan di bidang transportasi pada sejumlah jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kebijakan ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian kelas jabatan guna memastikan keselarasan antara tanggung jawab jabatan dengan remunerasi yang diterima.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penyisipan Pasal 4A dan Pasal 4B ke dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2024. Pasal 4A mengatur bahwa kelas jabatan bagi unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU) dan telah mendapatkan remunerasi harus mengacu pada peraturan penetapan kelas jabatan sesuai pedoman dari Kementerian Keuangan. Sementara itu, Pasal 4B mengatur mengenai penyesuaian tunjangan kinerja yang terhitung sejak pegawai menduduki jabatan berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas atau surat pernyataan menduduki jabatan, dengan prosedur pembayaran yang mengikuti ketentuan tata cara penghitungan tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Selain itu, peraturan ini memperbarui lampiran mengenai daftar nomenklatur jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan, baik di kantor pusat maupun unit pelaksana teknis.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","Permenhub No. 1 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/276940/permenhub-no-1-tahun-2024","ad85ed24-4cdb-4277-b56a-562c9dbda925","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

NO	POSITION NOMENCLATURE	POSITION CLASS
5.	Head of Non-Tax State Revenue Section	13
d.	LEGAL BUREAU
1.	Head of Legal Bureau	15
2.	Head of Land Transportation and Railway Regulation Section	13
3.	Head of Sea Transportation Regulation Section	13
4.	Head of Air Transportation, Transportation Integration, Multimodal, and Supporting Regulation Section	13
5.	Head of Agreement and Advocacy Section	13
e.	PROCUREMENT SERVICE AND STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT BUREAU
1.	Head of Procurement Service and State-Owned Assets Management Bureau	15
2.	Head of Strategic Procurement Planning and Governance Section
13
3.	Head of Procurement Service Management Division	13
4.	Head of Electronic Procurement Service and Procurement Digital Market Division	13
5.	Head of State-Owned Assets Management Division	13
f.	GENERAL BUREAU
1.	Head of General Bureau	15
2.	Head of Leadership Administration and Protocol Division	13
3.	Head of Archival Division	13
4.	Head of Household Division	13
5.	Head of Planning and Finance Division	13
6.	Head of Minister's Administration Sub-division	10
7.	Head of Deputy Minister's Administration Sub-division	10
8.	Head of Secretary General's Administration Sub-division	10
9.	Head of Minister's Expert Staff Administration Sub-division	10
10.	Head of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bad068a8-8e89-4905-acee-20dfe1100660","actionData","errors"]