[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba8012b0-89d2-49de-b370-38ba1c189513","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tahun 2016","number","27/POJK.03/2016","year","2016","published_date","2016-07-22","effective_date","2016-07-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 27/POJK.03/2016, LN.2016/NO.147, ojk.go.id: 25 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (2) huruf b, dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dimiliki dan dikelola oleh pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, guna menciptakan LJK yang sehat dan melindungi pemangku kepentingan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap calon Pihak Utama LJK, yang meliputi integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi. Calon Pihak Utama harus memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tugasnya. Penilaian ini mencakup berbagai jenis LJK seperti bank, perusahaan efek, penasihat investasi, perusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, lembaga penjamin, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pergadaian. Persyaratan integritas meliputi kemampuan hukum, moral yang baik, dan komitmen terhadap peraturan. Reputasi keuangan harus bebas dari kredit macet dan kebangkrutan. Kompetensi mencakup pengetahuan dan pengalaman yang relevan. Proses penilaian dilakukan secara administratif dan dapat melibatkan klarifikasi jika diperlukan.

","transitional_provisions","1. Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku. 2. Penilaian yang sedang berlangsung saat berlakunya Peraturan ini tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing sektor jasa keuangan. 3. Pihak Utama pada PMV atau Perusahaan Pergadaian yang belum pernah mengikuti penilaian tetap dapat menjabat, namun harus mengikuti penilaian sebelum perpanjangan atau peralihan jabatan.","sanctions","1. LJK dan/atau Pihak Utama yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penurunan tingkat kesehatan, pembatalan hasil penilaian, pembatasan kegiatan usaha, perintah penggantian manajemen, pencantuman dalam daftar pihak yang dilarang, pembatalan persetujuan, dan/atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013 Tahun 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128331/peraturan-ojk-no-4pojk052013-tahun-2013","0eb92c2a-77c4-4e9b-9271-0b7f71671ec3","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA)
NUMBER 27/POJK.03/2016
ON
FIT AND PROPER ASSESSMENT FOR CONTROLLING PARTIES OF FINANCIAL SERVICES INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA)

\n\n \n \n

Considering:

that in order to create sound Financial Services Institutions, protect stakeholders and improve compliance with laws and regulations, it is necessary to implement governance in Financial Services Institutions;
that in order to realize such governance, Financial Services Institutions must be owned and managed by parties who always meet the requirements of capability and appropriateness;
that to support the realization of excellent licensing, faster, more precise, easier and more transparent licensing services are needed;
that with the transfer of authority to regulate and supervise Financial Services

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba8012b0-89d2-49de-b370-38ba1c189513","actionData","errors"]