Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494)

Peraturan Lembaga Administrasi Negara ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara. Perubahan tersebut meliputi penataan organisasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara untuk optimalisasi tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa.

Ketentuan Substansial:

Pasal 24 diubah untuk mengatur tugas Bagian Umum dan Layanan Pengadaan, yang meliputi layanan pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, kampus Pengembangan Kompetensi, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 25 diubah untuk mengatur fungsi Bagian Umum dan Layanan Pengadaan, termasuk pelaksanaan urusan layanan pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, kampus Pengembangan Kompetensi, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Pasal 25A disisipkan untuk menetapkan bahwa Bagian Umum dan Layanan Pengadaan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Kepala Bagian Umum dan Layanan Pengadaan menjabat sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 136 dan Pasal 137 dihapus.

(-)

(-)