[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9525849-24cb-4091-89d3-f04879c66ff5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024","short_title","Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020","number","44","year","2020","published_date","2020-06-29","effective_date","2020-06-30","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","d1f5b849-6777-405c-8319-84f1f0435a46","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Ombudsman Republik Indonesia","short_name","Peraturan Ombudsman RI","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Ombudsman Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ombudsman ri - pengelolaan - pelayanan - rencana strategis ombudsman
2020
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia NO. 44, BN 2021 NO ; 677; PERATURAN GO.ID; 95 HLM
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia TENTANG Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan Peraturan Ombudsman No. 44 Tahun 2020 adalah a) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 17 ayat (3) PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga; b) bahwa untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan dengan melibatkan peran serta masyarakat agar selaras dengan arah program pembangunan nasional tahun 2020-2024 serta guna mencapai visi, misi, dan tujuan Ombudsman RI dan melaksanakan program pembangunan nasional perlu dibentuk Rencana Strategis Ombudsman RI Tahun 2020-2024; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Rencana Strategis Ombudsman RI Tahun 2020-2024. \n Dasar hukum Peraturan Ombudsman No. 44 Tahun 2020 diantaranya adalah UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI; PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI; Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024; Peraturan Ombudsman No. 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman RI. \n Peraturan Ombudsman No. 44 Tahun 2020 merupakan peraturan yang mengatur Rencana Strategis Ombudsman RI Tahun 2020-2024 sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Peraturan a quo memuat tentang pendahuluan; visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Ombudsman; arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; target kinerja dan kerangka pendanaan; dan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Ombudsman Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020. \n 4 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Ombudsman ini menetapkan Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024, yang merupakan rencana strategis ketiga untuk periode 5 tahun (2020-2024) dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis ini memuat:

Pendahuluan
Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Ombudsman
Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan
Target kinerja dan kerangka pendanaan
Penutup

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan Ombudsman RI No. 62 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025-2029","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/328602/peraturan-ombudsman-ri-no-62-tahun-2025","6caa8981-c4b5-4b1b-b505-545f358f8b6a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 44 OF 2020
CONCERNING
STRATEGIC PLAN OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
YEAR 2020-2024

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that based on the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System and Article 17 paragraph (3) of Government Regulation Number 40 of 2006 concerning Procedures for Compiling National Development Plans, it is necessary to prepare a Strategic Plan for Ministries/Institutions;
that in order to improve the quality of supervision in the implementation of effective and equitable public service by involving the participation of the public in order to align with the direction of the national development program for 2020-2024 and to achieve the vision, mission, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9525849-24cb-4091-89d3-f04879c66ff5","actionData","errors"]