[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b921ece8-1439-40e1-a58d-36baadeeba39","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 1951 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Tetap","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 1951","number","59","year","1951","published_date","1951-09-13","effective_date","1951-09-22","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengangkatan Pegawai Negeri Tetap","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1951
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 59, LN 1951/No.89 , TLN No. 154, bphn.go.id : HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pengangkatan Pegawai Negeri Tetap
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 1951. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1951 ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan mengenai pengangkatan pegawai negeri tetap di Republik Indonesia. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mengisi kekosongan peraturan umum bagi pegawai negeri di Indonesia, yang sebelumnya hanya diatur secara insidentil. Peraturan ini menetapkan bahwa pegawai dapat diangkat menjadi pegawai negeri tetap setelah memenuhi masa kerja antara satu hingga tiga tahun, dengan syarat kecakapan, budi pekerti, dan kesehatan jasmani yang memadai, serta batas usia maksimal 35 tahun. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang kemungkinan perpanjangan masa kerja bagi pegawai yang belum memenuhi syarat dalam waktu tiga tahun, serta ketentuan khusus bagi pegawai yang pernah diberhentikan atau memiliki catatan kriminal. Pengangkatan sebagai pegawai negeri tetap harus dinyatakan secara resmi dalam surat keputusan, dan pegawai yang menolak pengangkatan dapat diberhentikan dengan persetujuan Menteri Urusan Pegawai.","transitional_provisions","1. Mereka yang menurut peraturan lama telah menjadi pegawai negeri tetap tetap diakui kedudukannya. 2. Pegawai yang bekerja pada tanggal 1-1-1948 hingga 1-1-1950 dianggap sebagai pegawai negeri tetap. 3. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat antara 1-1-1948 dan 1-1-1950 dan memenuhi syarat pensiun juga diakui sebagai pegawai negeri tetap. 4. Pegawai yang memenuhi syarat sebelum 20-6-1950 tetapi belum diangkat karena surat edaran Perdana Menteri tetap diakui kedudukannya. 5. Pegawai yang tidak termasuk dalam pasal 11 ayat (1) dan masih memegang jabatan negeri pada tanggal berlakunya peraturan ini, masa kerja 3 tahun dihitung mulai dari tanggal pengundangan peraturan ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[98,104],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PP No. 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/67423/pp-no-6-tahun-1976","e17977fa-c38f-4b8c-a3fc-3d374db92266",{"_99":105,"_101":106,"_36":107},"PP No. 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/67421/pp-no-5-tahun-1976","938ee336-edf7-4121-a2cf-3ce2eedc625d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 59 YEAR 1951
CONCERNING
APPOINTMENT OF PERMANENT CIVIL SERVANTS

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n It is necessary to have regulations regarding the appointment of permanent Civil Servants; \n \n
In view of:	\n \n Articles 98 and 142 of the Provisional Constitution; \n \n

Hearing:
The views of the Ministers at their meeting on August 31, 1951;

DECIDES:

By revoking all regulations that conflict with this regulation, stipulates a Regulation regarding the appointment of permanent Civil Servants as follows:

Article 1.

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=b921ece8-1439-40e1-a58d-36baadeeba39","actionData","errors"]