[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8c57bce-eaed-4157-8aac-697f2cd21398","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2013 tentang RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-11-01","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sarolangun","place_of_enactment","Sarolangun","theme","RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PENGENDALIAN - MENARA - TELEKOMUNIKASI
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi \n Pasal 18 ayat (16) UUD 1945; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 52 Tahun 2000 \n PERDA ini Mengatur Mengenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Meliputi Asas dan Tujuan; Perizinan Pembangunan Menara; Pemanfaatan Menara; Persebaran dan Ketentuan Teknis; Pengawasan dan Pengendalian; Retribusi; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2013. \n 16 hlmn; 1 lmprn; 5 pnjlsn \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sarolangun. Latar belakangnya adalah pertumbuhan kebutuhan komunikasi yang semakin meningkat, yang mendorong pembangunan menara telekomunikasi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian menara telekomunikasi.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur perizinan pembangunan menara, yang meliputi izin prinsip/rekomendasi teknis, izin gangguan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pembangunan menara harus memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan, kenyamanan warga, serta kesinambungan industri. Menara dapat didirikan di atas tanah atau bangunan gedung, dengan memperhatikan kemampuan teknis bangunan dan estetika.

Penyediaan menara dapat dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi atau pihak lain (bukan penyelenggara telekomunikasi) yang merupakan perusahaan nasional. Pembangunan menara wajib mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk menjamin keselamatan. Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung (pertanahan, penangkal petir, dll.) dan identitas yang jelas.

Pemanfaatan menara harus tertib administrasi dan teknis, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pengelola menara wajib mengikuti program pertanggungan (asuransi) dan melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap warga setempat. Pemeliharaan dan pemeriksaan kelaikan fungsi menara wajib dilakukan secara berkala.

Peraturan ini juga mendorong pemanfaatan menara bersama untuk efisiensi penataan ruang, kecuali untuk menara jaringan utama atau di daerah yang belum terlayani telekomunikasi. Penyedia menara wajib memberikan kesempatan yang sama kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara bersama.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut sebagai pembayaran atas pemanfaatan tata ruang pengendalian menara. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membangun menara telekomunikasi. Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

","transitional_provisions","1. Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara dan membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, dan/atau penyelenggaraan menara dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan/pencabutan izin, denda administratif, dan sanksi polisional (penyegelan/pembongkaran).\n2. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% per bulan dari retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Sarolangun No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/277149/perda-kab-sarolangun-no-8-tahun-2023","7bd8f6bc-ffbc-4356-8676-1c434e6f1bd3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SAROLANGUN
REGIONAL REGULATION OF SAROLANGUN REGENCY
NUMBER 6 OF 2013
CONCERNING
TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SAROLANGUN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Telecommunication Tower Control Fee;

In view of:

Article 18 paragraph (16) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 75, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3851);
Law Number 54 of 1999 concerning the Establishment of Sarolangun Regency, Tebo Regency, Muaro Jambi Regency and East Tanjung

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8c57bce-eaed-4157-8aac-697f2cd21398","actionData","errors"]