Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 50 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Juga dikenal sebagai: Permenhan 50/2012 · Permenhan No. 50 Tahun 2012 · Permenhan Nomor 50 Tahun 2012

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:21 Januari 2013Tanggal Penetapan:28 Desember 2012
Standar & Pedoman TeknisStandar Akuntansi Pemerintah

Informasi

TipePeraturan Menteri Pertahanan
TemaPedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
LokasiKementerian Pertahanan
Tanggal Berlaku21 Januari 2013
Tanggal Penetapan28 Desember 2012
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Dicabut Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2011 yang dianggap tidak sesuai dengan pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk menetapkan pedoman baru dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi perencanaan strategik, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai laporan tahunan untuk mempertanggungjawabkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan strategis. Prinsip-prinsip dan ciri-ciri LAKIP dijelaskan untuk memastikan laporan tersebut spesifik, dapat diukur, relevan, dan tepat waktu. Peraturan ini juga menetapkan tataran kewenangan dan pelaporan LAKIP di berbagai tingkat organisasi dalam Kementerian Pertahanan dan TNI.

(-)

(-)