[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7f1e028-919d-4aa1-9209-121335cd2ec8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Pada Lembaga\r\nPerlindungan Saksi dan Korban","short_title","Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-09-18","effective_date","2012-12-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f98030fc-1f84-4f8f-958c-028e24928665","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban","short_name","Peraturan LPSK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"8d93edc9-b6a9-49ae-a45c-0a893339e1d5","Tata Kelola Proses Bisnis","tags",[],"location","Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Pada Lembaga\r\nPerlindungan Saksi dan Korban","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Cara - Penyelenggaraan - Rapat - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
2012
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban NO. 3, BN 2012 (1286); 24 hlm
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban TENTANG Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Pada Lembaga\r\nPerlindungan Saksi dan Korban
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga \r\nPerlindungan Saksi dan Korban sesuai ketentuan Pasal 26\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan\r\nSaksi dan Korban, diperlukan aturan untuk mengatur Tata Cara\r\nPelaksanaan Rapat Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan\r\nKorban \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 13 Tahun 2006; Pepres Nomor 82 Tahun 2008; Permensetneg Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2010 \n Peraturan ini mengatur mengenai kelengkapan rapat; sifat rapat; mekanisme rapat; dan tata tertib rapat \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Rapat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 128)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan rapat di lingkungan LPSK. Tujuannya adalah untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan rapat. Prinsip penyelenggaraan rapat meliputi informatif, persuasif, motivatif, dan akuntabilitas.

\n\n

Jenis rapat di LPSK meliputi rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat kerja, rapat koordinasi antar Bidang, rapat internal Bidang atau Sekretariat, dan rapat koordinasi antar instansi. Setiap jenis rapat memiliki ketentuan tersendiri mengenai peserta, agenda, dan mekanisme pelaksanaan.

\n\n

Rapat paripurna adalah forum tertinggi untuk pengambilan keputusan terkait tugas dan wewenang LPSK. Rapat pimpinan membahas dan mengevaluasi pengendalian program kegiatan serta mengawasi pelaksanaan fungsi manajemen. Rapat kerja membahas pengendalian, evaluasi, dan perencanaan pelaksanaan program dan anggaran LPSK. Rapat koordinasi antar Bidang membahas program dan kegiatan yang memiliki keterkaitan tugas dan kerja antar Bidang. Rapat internal Bidang atau Sekretariat membahas perencanaan dan pelaksanaan program strategis oleh masing-masing Bidang atau Sekretariat. Rapat koordinasi antar Instansi membahas tugas dan kewenangan LPSK dalam melakukan kerjasama dengan Instansi lain.

\n\n

Setiap rapat LPSK bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Peraturan ini juga mengatur mekanisme rapat, tata tertib rapat, serta sarana dan prasarana yang harus disiapkan dalam penyelenggaraan rapat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 8 Tahun 2020","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/329697/peraturan-lpsk-no-8-tahun-2020","b2f6d3d9-72cf-46a9-aed1-6a3430777c52","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY
NUMBER 3 OF 2012
ON
PROCEDURES FOR ORGANIZING MEETINGS AT THE WITNESS AND VICTIM PROTECTION
AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY

Considering:

that in order to implement the duties and functions of the Witness and Victim Protection Agency in accordance with the provisions of Article 26 of Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection, it is necessary to regulate the Procedures for Implementing Meetings at the Witness and Victim Protection Agency;
that the Witness and Victim Protection Agency already has Regulation of the Witness and Victim Protection Agency Number 3 of 2010 concerning the Organization of Meetings but has not further regulated the Technical Procedures for Implementing Meetings at the Witness and Victim Protection Agency;
that based on the considerations in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7f1e028-919d-4aa1-9209-121335cd2ec8","actionData","errors"]