[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7d8cdf7-165c-48ec-9228-dd1ec04dbd3f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_96":97,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.08/2012 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal Dari Barang Milik Negara","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.08/2012","number","56/PMK.08/2012","year","2012","published_date","2012-04-18","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal Dari Barang Milik Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 56/PMK.08/2012, BN 2012/ NO 421; peraturan.go.id: 11 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal Dari Barang Milik Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.08/2009 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang berasal dari Barang Milik Negara (BMN). Latar belakangnya adalah untuk mendukung penerbitan SBSN dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaan BMN sebagai Aset SBSN. Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan proses penyiapan BMN sebagai aset SBSN yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.08/2009.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Jenis dan Persyaratan BMN sebagai Aset SBSN: BMN yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN meliputi tanah dan/atau bangunan, serta selain tanah dan/atau bangunan. BMN harus memenuhi persyaratan seperti memiliki nilai ekonomis, dalam kondisi layak, tercatat dalam Dokumen Penatausahaan BMN, bukan merupakan alat utama sistem persenjataan, tidak sedang dalam sengketa, tidak sedang digunakan sebagai Aset SBSN, dan bukan berasal dari wakaf.
Proses Penyiapan BMN sebagai Aset SBSN: Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyusun jumlah kebutuhan nilai BMN yang akan digunakan sebagai Aset SBSN. Proses ini melibatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melakukan identifikasi BMN dan menyusun usulan Daftar Nominasi Aset SBSN.
Persetujuan BMN sebagai Aset SBSN: Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan Daftar Nominasi Aset SBSN kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan Menteri kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Penggunaan dan Penetapan BMN sebagai Aset SBSN: Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menetapkan BMN sebagai Aset SBSN setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan/atau Pemindahtanganan Aset SBSN: BMN yang sedang digunakan sebagai Aset SBSN tetap dapat digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang atau Pengguna Barang. Penghapusan atau pemindahtanganan hanya dapat dilakukan jika ada penggantian dengan BMN lain yang memenuhi syarat.
Penatausahaan dan Pengawasan Aset SBSN: Penatausahaan dan pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang atau Perusahaan Penerbit SBSN, berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Penggunaan Kembali BMN sebagai Aset SBSN: BMN yang sudah berakhir masa penggunaannya sebagai Aset SBSN dapat digunakan kembali setelah memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95},"text","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.08/2009 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara","link","","revoked_by",[98],{"_92":99,"_94":100,"_36":101},"PMK No. 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112955/pmk-no-205pmk082017","dab1db17-4ece-4ca9-990a-3fb35d895d52","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.421, 2012

MINISTRY OF FINANCE. Management. Assets. Government Sharia Securities. State. Revocation.

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 56/PMK.08/2012
CONCERNING
MANAGEMENT OF STATE SHARIA SECURITIES ASSETS
DERIVED FROM STATE PROPERTY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to support the issuance of Government Sharia Securities, the use of State Property as State Sharia Securities Assets (SBSN) in accordance with the provisions of Article 10 and Article 11 of Law Number 19 of 2008 concerning State Sharia Securities needs to be managed more effectively and efficiently;
that the process of preparing State Property as State Sharia Securities assets in the Regulation of the Minister of Finance Number 04/PMK.08/2009 concerning Management of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7d8cdf7-165c-48ec-9228-dd1ec04dbd3f","actionData","errors"]