[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7757974-35bb-4de9-a916-ca5c875bbce3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 1 Tahun 2011","number","1","year","2011","published_date","2011-03-07","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Pajak Hotel","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak hotel
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hotel
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dengan pembangunan kepariwisataan dapat mendorong kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat dalam menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional, dan global. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pajak Hotel termasuk di dalamnya mengatur tentang nama, objek dan sumber pajak, dasar pengenaan pajak dan tarif pajak, cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, surat pemberitahuan pajak daerah, penetapan pajak, surat tagihan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, tata cara pemungutan pajak, sanksi administrasi, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kadaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Tahun 2002 No. 17, Tambahan Lembaran Daerah No. 16 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Terdiri dari 23 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16 Seri B).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2011 mengatur tentang Pajak Hotel. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mengatur kembali pajak dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, serta untuk mendorong pembangunan kepariwisataan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Nama, Objek, dan Subjek Pajak: Pajak Hotel dipungut atas setiap pelayanan di hotel. Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang seperti fasilitas telepon, internet, dan transportasi. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pengusaha hotel, sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% dari jumlah pembayaran, kecuali untuk rumah kost di atas 10 kamar yang ditetapkan sebesar 5%.
Wilayah Pemungutan: Pajak dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.
Masa Pajak: Masa Pajak adalah jangka waktu 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 bulan kalender.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD): Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan jelas, benar, dan lengkap, serta menyampaikan kepada Walikota paling lambat 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
Penetapan Pajak: Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
Surat Tagihan Pajak (STPD): Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika pajak tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis/hitung, atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif.
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan: Tanggal jatuh tempo pembayaran ditetapkan paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dengan dikenakan bunga 2% sebulan.
Tata Cara Pemungutan Pajak: Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
Sanksi Administratif: Diatur mengenai sanksi berupa bunga dan kenaikan atas kekurangan pembayaran pajak.
Keberatan dan Banding: Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan: Kepala Daerah dapat membetulkan kesalahan tulis/hitung dalam penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak: Diatur mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Kadaluwarsa Penagihan: Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah 5 tahun sejak saat terutangnya pajak.
Pembukuan dan Pemeriksaan: Wajib Pajak dengan omzet minimal Rp. 300.000.000 per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
Insentif Pemungutan: Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif.
Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2020 tentang Pajak daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/165620/perda-kota-gorontalo-no-4-tahun-2020","53c4fb8f-ffbb-4cae-8472-0af43a266676","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF GORONTALO
REGIONAL REGULATION OF GORONTALO CITY
NUMBER 1 OF 2011
ABOUT
HOTEL TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF GORONTALO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to re-regulate Taxes and Retribution;
that tourism development to encourage business opportunities and obtain benefits in facing the challenges of local, national and global changes, it is necessary to regulate Hotels;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Hotel Tax;

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7757974-35bb-4de9-a916-ca5c875bbce3","actionData","errors"]